Musyawarah Mufakat Didorong oleh DPD untuk Pemilihan Ketua MPR
Indonesian Regional Representative Council Encourages Election of MPR Speaker Through Deliberations
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) didorong oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak melalui mekanisme voting melainkan dengan musyawarah untuk mufakat.
"Kami akan berupaya keras agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan melalui suara terbanyak," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Irman mengatakan DPD sejak awal tidak ingin pimpinan MPR dihasilkan melalui pemungutan suara karena akan mencederai marwah MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.
Dia mencontohkan pemilihan pimpinan MPR sejak era Amien Rais hingga Taufik Kiemas yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat.
"Misalnya di tahun 2009, kita bisa memusyawarahkan pimpinan MPR sehingga muncul figur seperti almarhum Pak Taufik Kiemas, tanpa pemungutan suara," ujarnya.
Dia menjelaskan komunikasi yang dibangun antara DPD dengan Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat masih terus berjalan. Menurut dia, dalam komunikasi itu DPD terus menekankan agar para pimpinan MPR dipilih melalui musyawarah dan mufakat.
"DPD lagi berupaya keras untuk berkomunikasi intensif mengawal merah putih menjadi Indonesia hebat," katanya.
Irman mengatakan DPD akan menghindari pilihan "walk out" dalam pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan pada Senin (6/10) malam.
Menjelang pemilihan pimpinan MPR beberapa pihak telah mengajukan wacana mekanisme pemilihannya. Koalisi Merah Putih menawarkan paket pimpinan MPR terdiri dari satu orang dari DPD dan empat orang dari partai politik.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan proses pilihan pimpinan MPR melalui musyawarah dan mufakat. Koalisi itu juga mengusulkan agar anggota DPD diberikan kesempatan menjadi ketua MPR periode 2014-2019.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Regional Representative Council (DPD) wants the election of speaker and deputy speaker of the People's Consultative Assembly (MPR) to be conducted through deliberations.
"We will ensure that the election of MPR's leadership will be conducted through deliberations and consensus, and not through majority voting," Regional Representative Council chairman Irman Gusman said on Monday.
Irman remarked that the DPD did not want the election of MPR's leadership to be conducted through voting as it could injure the dignity of the Assembly as a people's consultative institution.
He pointed out that the election of MPR's leaders, from Amien Rais to Taufik Kiemas, was conducted through deliberations.
"For example, in 2009, we deliberated on the leadership of MPR, and it gave us figures such as Taufik Kiemas without voting," he noted.
He stated that the discussion between the DPD, the Red-White Coalition and the Great Indonesian Coalition was still continuing. During the discussion, the DPD emphasized electing MPR's speaker and deputy speaker through deliberations.
"The DPD members will not walk out during the election of MPR's leadership, which is scheduled on Monday (October 6) night," he said.
Meanwhile, some parties proposed candidates for the election. The Red-White Coalition suggested appointing one member from the DPD for the speaker's post and four members from other political parties as deputy speakers.
The Great Indonesian Coalition proposed that the election of the MPR speaker and deputy speaker be conducted through deliberations. The coalition also proposed that the DPD chairman be made the MPR speaker for the 2014-19 period.
