Kementerian Kehutanan Raih `Nilai Merah` dari Survei KPK
Forestry Ministry Gets `Poor Grade` in KPK Survey
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kementerian Kehutanan mendapatkan nilai merah dari hasil Survei Integritas Publik yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor di bawah enam. Dalam survei KPK ini, standar minimal integritas yang ditetapkan adalah 6.
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas mengatakan ada tujuh instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7 yakni PT Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Kementerian Perdagangan.
"Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan," kata Busyro di Jakarta, Selasa (11/12).
Busyro menambahkan, survei berlangsung pada Juni-Oktober 2012 terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, lima instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah.
Survei melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah.
"Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir," ungkap Busyro.
Jakarta (B2B) - Forestry Ministry receives poor grade in the result of Public Integrity Survey organized by Corruption Eradication Commission, with score below 6 points. In this survey, the minimum standard of integrity is 6 points.
Deputy Chair of KPK in Prevention Division, Busyro Muqoddas, says that there are seven central bureaus getting more than 7 points, such as PT Jamsostek, Ministry of Education and Culture, Coordinating Board of Investment, Food and Drug Agency, Health Ministry, National Nuclear Agency, and Trade Ministry.
“There is only one ministry getting score below 6 points, namely forestry ministry,” says Busyro in Jakarta on Tuesday (11/12).
Busyro adds that the survey was conducted in June-October 2012 over 498 service units in 20 institutions, 5 vertical institutions, and 60 regional administrations.
It involved 15,000 respondents consisting of 1,200 people from institutions, 8,160 people from vertical institutions, and 5,640 people from regional administration.
“All respondents are direct users of public service surveyed last year,” says Busyro.
