Jakarta (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM menguji coba aplikasi pendirian koperasi via online, yang dinamai Sisminbhkop - singkatan dari Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi - yang akan diluncurkan oleh kementerian pada 8 April 2016 yang akan mempercepat proses dari 90 hari menjadi tujuh hari.

Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Choirul Djamhari mengatakan pengembangan aplikasi online Sisminbhkop untuk mempermudah publik untuk mendirikan koperasi secara mudah, cepat, dan murah sekaligus menjawab keluhan masyarakat tentang lambannya pendirian koperasi selama ini.

"Keluhan masyarakat selama ini terkait pendirian koperasi yang sulit, lama, dan 'ribet, akan diselesaikan. Kita berharap peluncuran aplikasi Sisminbhkop pada 8 April mendatang tidak ada masalah lagi," kata Choirul Djamhari kepada pers di Jakarta pada Selasa (19/1).

Menurutnya, langkah uji coba aplikasi tersebut sebagai trial and error sehingga setelah diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada 8 April 2016, masyarakat semakin mudah mendirikan koperasi tanpa terhadang kendala teknis dan administrasi.

Dia menambahkan, waktu pengesahan badan hukum koperasi dipangkas dari 90 hari menjadi tujuh hari, karena kendala utama selama ini antara lain pemeriksaan duplikasi nama koperasi, penolakan, dan perbaikan tapi dengan aplikasi Sisminbhkop akan lebih cepat.

"Saat ini data badan hukum koperasi masih terpisah antara kabupaten maupun provinsi, tapi dengan aplikasi Sisminbhkop akan terpusat secara nasional," kata Choirul.

Dia mengingatkan, proses pendirian badan hukum koperasi harus didukung kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang diminta oleh aplikasi Sisminbhkop, dan pemerintah yang akan menyiapkan notarisnya.

"Kami juga akan melakukan pertemuan kembali dengan INI atau Ikatan Notaris Indonesia untuk mendukung pencapaian target dari pengembangan aplikasi Sisminbhkop," katanya lagi.