Kemenkop UKM Awasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bukan OJK
Ministry of Cooperatives SMEs Supervise Islamic Financial Services Cooperative, not the FSA
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 k.jpg)
Jakarta (B2B) - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bukan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tapi akan diawasi lembaga pengawas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ketentuan tersebut berdasarkan UU Koperasi Nomor 17/2012 dan UU Lembaga Keuangan Mikro Nomor 01/2013.
Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Setyo Heriyanto mengatakan, kedua regulasi tersebut saling terkait dan mendukung. Dengan kedua UU tersebut, badan hukum keuangan mikro berbentuk koperasi dan perusahaan terbatas (PT).
"Apabila berbadan hukum koperasi maka pengawasannnya oleh kementerian koperasi dan bila berbadan hukum PT diawasi oleh OJK. Dengan adanya regulasi tersebut maka pengawasan LKM akan tertata dengan baik," kata Setyo Hariyanto kepada pers di Jakarta, Jumat (3/5).
Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram mengatakan keberadaan koperasi tidak bisa dianggap remeh meski di tengah persaingan lembaga keuangan. Sebab, selama ini koperasi masih menjadi sandaran masyarakat ketika belum mampu mendapatkan aset pembiayaan dari perbankan.
Stigma tersebut, kata Agus Muharram, menjadi tantangan bagi Kemenkop dan UKM untuk meningkatkan peran dan kontribusi bagi masyarakat sehingga menjadi lembaga keuangan mikro terbesar di Indonesia.
Untuk mendukung hal itu, Kemenkop UKM telah merumuskan berbagai kebijakan baik perkuatan permodalan, pemasaran, regulasi, sumber daya manusia dan pengembangan teknologi.
"Strategi tersebut sudah dituangkan dalam orientasi program dan menjadi kebijakan para deputi," ungkap Agus Muharram.
Jakarta (B2B) - Credit Unions (KSP) and the Islamic Financial Services Cooperatives (KJKS) rather than under the Financial Services Authority (FSA), specialized agency of supervision carried Ministry of Cooperatives and SMEs. Authority under the Cooperative Law No. 17/2012 and the Micro Finance Institutions Act No. 01/2013.
Institutional Deputy, Ministry of Cooperatives SMEs, Setyo Heriyanto said, authorities are interrelated and support. With these two laws, the legal entity is a cooperative microfinance, and limited companies.
"If the legal status of cooperatives, supervision by the Ministry of Cooperatives and SMEs, and when incorporated PT supervised by FSA. With these regulations, the MFI supervision will be well-organized," said Setyo Hariyanto told reporters in Jakarta, Friday (3/5).
Secretary Ministry of Cooperative and SMEs Agus Muharram said, the existence of cooperatives should not be underestimated in the competitive financial institutions currently. Because the cooperative is still a focus for the community, when they have not been able to get financing from banks assets.
Stigma, said Agus Muharram, a challenge for the Ministry of Cooperative and SMEs to enhance the role and contribution to society, thus becoming the largest microfinance institution in Indonesia.
To support that, Ministry of Cooperative SMEs formulate various policies, both strengthening capital, marketing, regulatory, human resources and technology development.
"The strategy outlined in the orientation program and the policy of the deputies in the ministry," said Agus Muharram.
