Jakarta (B2B) - Luas hutan alam terus menyusut setiap tahun sebagaimana terjadi di Papua. Sementara Penundaan Pemberian Izin Baru dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dituangkan melalui Inpres No.10 Tahun 2011 atau Inpres Moratorium akan habis masa berlakunya pada Mei 2013 dan belum jelas langkah nyata selanjutnya.

Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan perwujudan komitmen pro-poor dan pro-green pemerintah. Langkah-langkah penyelamatan hutan yang tercantum di Stratnas REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan karena kelembagaan REDD+ sebagaimana dimandatkan di dalamnya bahkan belum terbentuk. Padahal, Satgas REDD+ telah usai masa tugasnya.

Demikian pernyataan tertulis dari 48 LSM dan 9 individu yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global di Jakarta, Senin (28/1).

Berdasarkan analisis PIPIB revisi 3, Greenpeace menemukan terjadi lagi perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 339.791 Ha.

Regulasi ini pun belum mampu memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar karena pelaksanaannya dibatasi oleh waktu yang hanya dua tahun.

Hingga saat ini, kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan memiliki legalitas status baru sekitar 14%. Selain itu, hingga 2012, hanya 14 propinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

Padahal, RTRWP berperan penting guna mengontrol sekaligus mengamankan luasan hutan dari sasaran obral perijinan Pemerintah Daerah. Tata kelola yang buruk ini menyebabkan konflik kehutanan terus berkembang.

Dewan Kehutanan Nasional bahkan mencatat terjadinya konflik tenurial pengelolaan kawasan hutan pada 19.420 desa di 33 propinsi seantero Indonesia, seperti yang terjadi di Mesuji, Senyerang, dan Pulau Padang, sementara 31.957 desa di dalam dan di kawasan hutan belum jelas statusnya.

Luasan konflik di sektor kehutanan ini paling tinggi dibandingkan sektor agraria lainnya, yakni mencapai lebih dari 1,2 juta hektar.