Makassar, Sulsel (B2B) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pengembangan koperasi inti di setiap kabupaten/kota dan koperasi unggul di setiap kecamatan untuk menjadi pilar sekaligus ikon dan model pengembangan koperasi di tingkat lokal.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel, Muhamad Duryatsyah mengatakan pengembangan koperasi inti dan koperasi unggul tersebut merupakan kolaborasi pemerintah provinsi dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sulsel.

Menurutnya, potensi pengembangan koperasi di Sulawesi Selatan sangat besar karena memiliki beragam kekayaan sumber daya alam seperti padi, kakao, perikanan, dan rumput laut.

"Kolaborasi Pemprov dan Dekopinwil Sulsel mengingat besarnya potensi kekayaan sumber daya alam seperti padi, kakao, dan rumput laut untuk mendorong koperasi produsen berbasis komoditas unggulan di tingkat kabupaten hingga ke kecamatan," kata Duryatsyah kepada B2B di kantornya di Makassar pada Rabu (2/6).

Dia menambahkan, kolaborasi tersebut mendorong lahirnya
Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul yang ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada 15 Maret 2016.

"Dalam Pergub itu, diatur kriteria dan syarat-syarat sebuah koperasi dikategorikan sebagai koperasi inti maupun koperasi unggul, yang akan mendapatkan dukungan modal, sarana dan prasarana maupun program pelatihan dan pendampingan," kata Duryatsyah mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Syamsu Alam Ibrahim.

Target KUR
Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sulsel menargetkan minimal Rp3 triliun selama 2016, dan target ini jauh lebih besar dari realisasi KUR pada 2015 yang mencapai Rp1,7 triliun sementara target nasional mencapai Rp100 triliun.

Duryatsyah menambahkan, Sulsel pada 2015 tercatat sebagai provinsi terbaik dalam penyaluran KUR, dan tahun ini telah melakukan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur KUR: BRI, BPD, dan BNI.

"Kami berharap ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh koperasi dan pelaku UMKM, dan dinas koperasi akan terus melakukan pendampingan dengan mereka antara lain melalui PLUT atau Pusat Usaha Layanan Terpadu untuk memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM," kata Duryatsyah.

Pemprov Sulsel mengharapkan sektor perbankan melaksanakan instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung permodalan tanpa syarat agunan kepada pelaku UKM yang hanya bermodal Rp25 juta.

"Kami berharap perbankan mendukung pengusaha kecil yang tidak memiliki agunan karena modal usahanya maksimal hanya Rp25 juta," kata Duryatsyah.