KPK Akui Kinerjanya Melemah karena Penyidik Polri Ditarik
KPK Says Efforts Slow Down due to Withdrawal of Polri Investigator
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, upaya penegakan hukum dan pencegahan oleh komisi antikorupsi badan telah melambat karena penarikan beberapa personil Polri baru-baru ini.
"Pencegahan dan upaya penegakan hukum telah melambat setelah adanya penarikan penyidik dari KPK," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas di Jakarta, Rabu (5/12).
Jumlah penyidik KPK berkurang setelah Mabes Polri mengirimkan surat (pada 30 November 2012) yang menyatakan bahwa 13 anggotanya (bekerja sebagai penyidik di KPK) akan ditarik, termasuk Komisaris Novel Baswedan.
Novel Baswedan terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, yang melibatkan jenderal polisi, termasuk mantan kepala korps lintas Polri.
Busyro mengatakan dengan penarikan tersebut, jumlah penyidik KPK berkurang 27 personel, dari 88 orang menjadi hanya 61, dan 15 penyidik sebelumnya telah ditarik dari KPK.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, ia mengatakan KPK secara internal akan mempercepat perekrutan penyidik baru.
"Kami berencana untuk merekrut lebih banyak penyidik, tetapi belum selesai," katanya.
Busyro mengatakan KPK berusaha untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa masa jabatan PNS yang ditugaskan ke KPK (yang hanya empat tahun), dapat diperpanjang satu kali periode.
"Jadi, regulasi ini hanya memungkinkan masa jabatan maksimal delapan tahun Tapi apa yang terjadi jika mereka ditarik setiap tahun.?" tanya Muqoddas.
Ia berharap peraturan itu akan direvisi untuk memperpanjang masa jabatan sampai 12 tahun.
Dia mengatakan rancangan peraturan baru telah disampaikan kepada presiden.
"Jika peraturan berubah, banyak masalah bisa diatasi, termasuk penarikan awal. Jadi, surat itu kini berada di tangan sekretariat negara dan presiden," katanya.
Jakarta (B2B) - Corruption Eradication Commission (KPK) said preventive and law enforcement efforts by theanti-graft have slowed down due to the withdrawal of several Polri personnel recently.
"Prevention and law enforcement efforts have slowed down after staff were withdrawn from the organisation," said Busyro Muqqodas, deputy chief commissioner of the Corruption Eradication Commission (KPK), on Wednesday.
The number of KPK investigators went down after the National Police Headquarters sent a letter (on November 30, 2012) stating that 13 of its members (working as investigators in the KPK) will be recalled, including Commissioner Novel Baswedan.
Novel Baswedan was involved in the investigation of a corruption case at the National Traffic Police Corps, which involved several police generals, including the former chief of the corps.
Busyro said with the latest withdrawal, the number of KPK investigators has dropped by 27, from 88 to only 61, as 15 investigators had earlier been withdrawn from the agency.
To overcome the shortage, he said KPK will internally accelerate the recruitment of new investigators.
"We are planning to recruit more investigators, but it has not been finalised yet," he said.
Busyro said the KPK is seeking to revise the Government Regulation Number 63 of 2005, which states that the tenure of civil servants assigned to the KPK (which is four years), can only be extended once.
"So, the present regulation only allows a maximum tenure of eight years. But what happens if they are withdrawn every year?" he asked.
He hopes the regulation will be revised to extend the tenure to 12 years.
He said the draft of the new regulation has reached the president.
"If the regulation is changed, a lot of problems can be overcome, including early withdrawals. So, it is in the hands of the state secretariat and the president," he said.
