Komisi DPR Akan Ditambah? Rapat Konsultasi Digelar Pekan Depan
Indonesian Parliament to Determine Number of House Commissions
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - DPR RI akan menyelenggarakan rapat konsultasi untuk membahas jumlah komisi serta format pengisian pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR RI, Senin (13/10).
"Pimpinan DPR RI akan menyelenggarakan rapat konsultasi yang agendanya akan membuat kesepakatan perihal jumlah komisi di DPR RI, apakah tetap 11 atau akan dimekarkan," kata Anggota DPR Marwan Jafar di Jakarta, Sabtu.
Menurut Marwan, pada rapat konsultasi Senin, baru akan disepakati jumlah komisi dan alat kelengkapan di DPR RI dan belum melakukan pengisian pimpinan.
Ia menjelaskan, jumlah komisi di DPR RI pada periode 2009-2014 ada sebanyak 11 komisi dan saat ini muncul wacana usulan pemekaran komisi.
"Wacana usulan pemekaran itu boleh saja asalkan rasional dan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Namun, kalau usulan pemekaran untuk transaksional yakni bagi-bagi jabatan, saya sama sekali tidak setuju," katanya.
Marwan berpandangan, jumlah 11 komisi yang ada di DPR RI saat ini sudah cukup ideal dan cukup mewarnai pengawasan DPR RI terhadap eksekutif.
Kalau wacana pemekaran komisi untuk meningkatkan pengawasan, kata dia, boleh saja, tapi kalau realitasnya bagi-bagi jabatan hal itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan perjuangan partai politik.
Marwan juga menjelaskan, saat ini belum memungkinkan melakukan pengisian pimpinan komisi dan alat kelengkapan, karena masih menunggu pemerintahan Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinetnya.
"Setelah ada kepastian jumlah dan nama-nama kementerian, DPR RI baru mengisi pimpinan komisi serta alat kelengkapan. Karena komisi-komisi di DPR akan bermitra secara dengan kementerian dan lembaga-lembaga non kementerian," katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI lainnya, Herman Khaeron menilai, 11 komisi yang ada di DPR RI saat ini sudah efektif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Soal wacana pemekaran komisi, menurut dia, boleh saja tapi hal itu akan membawa konsekuensi yang panjang dan tidak bisa begitu saja dimekarkan.
Menuut dia, jika dilakukan pemekaran komisi, maka konsekuensinya harus ada penambahan staf dan ruangan baru untuk komisi yang ditambah.
Herman mengusulkan, kalau ada anggota dewan yang mengusulkan pemekaran komisi, sebaiknya dibuat sub komisi saja yang merupakan bagian dari komisi yang ada, bukan pemekaran.
Jakarta (B2B) - Indonesian House leaders will hold consultative meeting on Monday on proposal to increase the number of House Commissions and the format of naming commission leaders and other House departments.
"The House leaders hope to decide whether to maintain the present number of 11 existing commissions or to increase it," Marwan Jafar, chairman of the Nation Awakening Party (PKB) faction, said.
Marwan said the meeting on Monday is expected to determine the number of commissions but the naming of commission leaders have yet to wait.
"There is nothing wrong about the idea of increasing the number of commissions but I strongly oppose it if the motive is only to satisfy some ambition for power," he said.
PKB is a member of the minority coalition in the parliament .
Marwan said the 11 existing commissions are ideal and enough for the House to carry out its function to control the work of the executive body.
Moreover , currently it is not possible to determine the commission chairmen while the new cabinet under the president elect Joko Widodo (Jokowi) is not yet announced, he said.
The new cabinet line up is expected to be announced only after the installation of Jokowi and Jusuf Kalla the vice president elect on Oct 20.
"Only after we know the number and names of of ministries , the House could name commission leaders," Marwan said.
Each commission has the function as a watchdog for different working partners among the ministries and other government agencies.
A law maker from the faction of the Democratic Party Herman
Khaeron said the existing 11 commissions are effective enough to carry out the watchdog function.
"Increasing the would have lengthy implications. There would be additional staff and new rooms needed. That would mean additional budget.
"It could not be decided unilaterally and in such short time as it would mean additional budget," Herman said.
He instead proposed the forming sub-commissions which would be part of the existing commissions.
Democratic Party is under President Susislo Bambang Yudhoyono, who indicated that his party stands between the two rival coalitions although it has tended to support the majority coalition in the parliament.
The majority coalition groups political parties that stand as opposition to the new government backed up by the minority in the parliament.
The proposal to increase the number of Commissions came first from a deputy speaker of the House from the Gerindra faction Fadli Zon.
Fadli said additional commissions are needed as the House has to deal with many working partners to discuss draft laws and to carry out its function to control the performance of the executive body.
Some commissions have too many working partners that they could not function efficiently," he said.
