Jakarta (B2B) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meradang dalam menyikapi komentar Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama, yang menuding Gamawan Fauzi beserta jajarannya tidak becus menangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP, karena tidak bisa digandakan melalui sarana foto kopi.

Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengritik Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil sebagai Ahok tidak tahu ´aturan´ sebagai pejabat pemerintah daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

"Ahok tak biasa kerja dengan sistem, tidak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR gak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), gak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," ujar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, Rabu (8/5).

Sebelumnya diberitakan, Ahok menuding Kementerian Dalam Negeri tidak becus menangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang rusak apabila difotokopi, Selasa (7/5). Padahal, biayanya sangat besar mencapai triliunan rupiah sehingga politisi PDIP ini saat masih di Komisi II DPR menentang keras pembuatan e-KTP.

Ahok juga mengritik soal pendistribusian e-KTP bagi warganya yang belum maksimal. Dia menyebut, dari 6.024.282 warga DKI yang sudah merekam e-KTP, baru 5.467.687 yang dicetak dan yang diterima warga 4.895.819 e-KTP.

Reydonnyzar sewot karena Ahok menilai kinerja Kementerian Dalam Negeri. "Tidak etis wakil gubernur  menilai kinerja Kementerian Dalam Negeri, karena Anda subordinat penyelenggara pemerintahan (di bawah kemendagri, red)," ujar Donny, seakan sedang menghadapi langsung Ahok.

Kendati meradang, Reydonnyzar tidak menampik adanya kekurangan e-KTP. "Kalau terjadi kekurangan, itu kan hanya sebagian kecil dalam pendistribusian. Tapi tidak semuanya, mulai dari perekaman, pencetakan, pendistribuan, sebagian besar sudah didistribusikan," ujar Donny.

Untuk e-KTP di DKI, Reydonnyzar menyebutkan, yang sudah direkam mencapai 5.892.283. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukan datanya untuk pencetakan, sebanyak 5.774.924. Sedang yang sudah dalam didistribusikan mencapai 5.206.352.

Menurut Donny, pembuatan dan pendistribusian e-KTP merupakan perintah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminduk, yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan.

"Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," cetus Donny.