Jakarta [B2B] - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan fokus melakukan pembenahan pada jajaran kementeriannya untuk memastikan kemampuan pengelolaan anggaran lebih baik ke depan, mengingat beban kerja kementerian sangat berat karena harus menangani 60% sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun beban berat tersebut kurang didukung anggaran yang memadai.

Tercatat pada 2019, anggaran yang dialokasikan untuk Kemenkop UKM hanya sekitar Rp961,43 miliar, maka sebelum mengusulkan peningkatan anggaran untuk pemberdayaan UKM dan koperasi, diperlukan kesiapan dan kecakapan pengelolaan terlebih dahulu agar kelak tidak terjadi penyimpangan.

"Budget kami memang kecil, jadi terus terang harus mendandani dulu internal kita. Sebab kalau (misal) kita mendapat Rp2 triliun, potensi penyimpangan besar sekali jika tidak disiapkan internalnya anggaran itu disesuaikan dengan kemampuan," kata Teten Masduki pada rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa [14/1].

Menurutnya, minimnya anggaran di Kemenkop UKM juga disesalkan oleh anggota DPD RI, dengan beban kerja yang banyak dan anggaran yang sedikit, mustahil bagi Kemenkop UKM menuntaskan segala persoalan yang dihadapi oleh pelaku UKM dan koperasi. Untuk itu, anggota DPD RI berharap ke depannya pagu anggaran bagi kementerian bisa dinaikkan agar harapan koperasi dan UKM untuk 'naik kelas' bisa terwujud.

Teten Masduki menyadari meskipun anggaran yang dialokasikan pada 2019 tergolong kecil, serapan anggaran tidak bisa sampai 100%. Tercatat dari pagu tersebut, yang terserap hanya sekitar 94%, hal ini menandakan bahwa memang perlu strategi pembenahan pada kementerian sebelum mengusulkan kenaikan anggaran di tahun 2021. 

Menkop UKM berharap DPD RI juga mendukung upaya kementerian dalam 'meng-arusutama-kan sektor UMKM agar menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait sehingga harapan penambahan anggaran di tahun-tahun mendatang dapat terwujud. 

Teten mengaku sudah menyampaikan keluhan terkait pagu anggaran tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo. 

"Mau tidak mau, dengan kita mengurusi 60 persen ekonomi, maka anggaran harus dinaikkan, jadi kami juga minta bantuan DPD untuk mendorong pengarusutamaan UMKM termasuk terkait anggaran di kantor kami."

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2020 pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kemenkop UKM sebesar Rp972,33 miliar. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 1,13% dari 2019, namun pagu anggaran tersebut dinilai masih terlalu kecil.