PARA politisi oposisi Indonesia memenangkan posisi kunci di DPR, Kamis, setelah partai pendukung presiden terpilih RI, Joko Widodo memilih walk out saat pemilihan pimpinan DPR, meningkatkan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK akan diganjal oleh DPR.

DPR bersidang menetapkan sistem pemilihan baru pimpinan DPR hingga Rabu malam, didominasi oleh partai-partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden bulan Juli, yang dikalahkan Jokowi, pemimpin pertama di Indonesia yang tidak terkait dengan pemerintahan otoriter Soeharto.

Para pendukung Prabowo berupaya keras sejak pekan lalu melalui voting untuk mengubah Pilkada langsung kepala daerah kepada Pilkada oleh DPRD, yang menjadi pukulan berat bagi Jokowi, yang dinilainya sebagai langkah mundur untuk demokrasi di Indonesia yang masih berusia muda.

Partai-partai oposisi di DPR berusaha untuk menjaga momentum pelantikan 560 anggota DPR untuk memastikan partai koalisi Prabowo dapat menguasai pimpinan DPR mulai dari ketua hingga para wakil ketua untuk mendominasi pengesahan RUU menjadi undang-undang di rapat paripurna.

Partai-partai oposisi memaksakan pemilihan pimpinan DPR hingga malam hari, meskipun partai pengusung utama Jokowi, PDIP mendesak agar pemilihan ditunda karena sudah larut malam.

Namun oposisi bersikeras pemilihan harus segera dilakukan, yang mendorong pendukung Jokowi untuk menyerbu podium pada Kamis dini hari, dan lalu memilih walk out karena tidak diberi kesempatan mengajukan keberatan di depan rapat paripurna.

Aksi walk out mendorong oposisi pendukung Prabowo, yang mengendalikan 63 persen kursi di DPR, tanpa perlawanan terhadap pilihan koalisi Prabowo, yang terpilih pada Kamis pagi.

Setya Novanto, tokoh senior dari partai Golkar - parpol pendukung diktator Suharto, yang digulingkan pada 1998 - terpilih sebagai ketua DPR dan tiga politisi oposisi lainnya terpilih sebagai wakil ketua.

Badai politik di Indonesia pun dimulai sebagai pertanda buruk bagi Jokowi, yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober, karena ia akan membutuhkan dukungan parlemen untuk mendorong reformasi pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi dan membantu orang miskin, kata pengamat politik, seperti dilansir Yahoo News.

"Hubungan antara presiden dan parlemen akan ditandai dengan konflik dalam lima tahun mendatang," kata Syamsuddin Haris, seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengacu pada pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.