Jakarta (B2B) - Pemerintah RI mendorong pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) untuk membangun kepercayaan perbankan terhadap koperasi dan UKM dengan modal awal minimal Rp25 miliar dari dana pemerintah daerah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Choirul Djamhari mengatakan pihaknya berkepentingan pada pendirian PPKD melalui koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia, dan di tingkat daerah maka pemerintah setempat yang menyiapkan regulasi dan permodalan.

"Pemerintah daerah kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada kalangan perbankan maupun koperasi dan UKM mengenai skema penjaminan kredit, karena pemerintah daerah adalah operator PPKD," kata Choirul Djamhari dalam diskusi di kantornya di Jakarta, Jumat.

Dia mengakui banyak pemerintah daerah yang ragu pada peran dan fungsi PPKD karena harus menyediakan modal awal Rp25 miliar sehingga menimbulkan kesalahfahaman yang menilai PPKD berperan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) padahal tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan akses kredit koperasi dan UKM ke perbankan.

"Tujuan utama PPKD meningkatkan kepercayaan perbankan pada koperasi dan UKM untuk meningkatkan kemampuan usahanya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Choirul Djamhari.

Menurutnya, kegiatan ekonomi dari koperasi dan UKM akan mendorong aktivitas perekonomian sekaligus meningkatkan pajak dan retribusi yang selama ini menjadi sumber PAD.