Pejabat Korea Utara dan Somalia Terkorup, Indonesia Peringkat 107 dari 175 Negara
North Korea and Somalia Have the World`s Most Corrupt Public Officials
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
INDONESIA ternyata masih termasuk negara dengan tindak korupsi yang tinggi menurut Indeks Persepsi yang dilansir Transparansi Internasional dengan skor 34, di peringkat 107 dari 175 negara di dunia.
Semenara pejabat publik Korea Utara dinyatakan sebagai aparat negara paling korup di dunia dengan praktik suap, obat-obatan palsu dan transaksi di bawah meja sebagai konsekuensi lembaga negara yang korup, menurut sebuah studi baru.
Para pakar menilai sektor publik negara-negara di seluruh dunia dan menempatkan negara otoriter, setali tiga uang dengan Somalia, jika dibandingkan negara-negara di seluruh dunia.
Kedua negara di antara 174 negara - dengan delapan poin dari skor tertinggi 100 - kecenderungan tindak korupsi di semua negara disusun dalam indeks persepsi.
Di peringkat pertama dengan pejabat paling jujur ​​di dunia adalah Denmark, dengan skor 92, diikuti oleh Selandia Baru, skornya 91, seperti dilansir MailOnline.
Karena suap dan transaksi di bawah meja dilakukan secara klandestin, tetap tidak mungkin untuk secara akurat menilai tingkat korupsi di sebuah negara.
Sebaliknya, Transparency International menyusun Indeks Persepsi Korupsi untuk mengukur persepsi korupsi di setiap negara di dunia.
Ini termasuk akuntabilitas pejabat publik tentang kemungkinan mereka untuk menerima suap atau memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, dan sampai sejauh mana para pejabat korup yang dituntut oleh sistem peradilan negara mereka.
Inggris menduduki peringkat ke-14 dalam penelitian ini, di belakang negara-negara Skandinavia di Eropa, Swiss, Belanda dan Jerman.
Skor totalnya adalah 78, yang menunjukkan peningkatan empat poin sejak 2012.
Di seberang Atlantik, Amerika Serikat menduduki peringkat ke-17 dengan 74 poin, tertinggal dari Kanada di peringkat indeks persepsi tapi menunjukkan nilai yang jauh lebih baik dari setiap negara lain di benua tersebut.
Banyak negara-negara Amerika Tengah dan Selatan bernasib buruk, dengan Venezuela, Honduras dan Haiti di antara yang terburuk.
Jose Ugaz, ketua Transparency International, mengatakan lembaga terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa menaruh kepentingan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk menahan para koruptor terus mencuri uang rakyat.
Dia mengatakan: 'Pejabat korup menyembunyikan aset haram ke luar dari negaranya untuk mendapatkan impunitas mutlak."
"Negara-negara di peringkat terendah perlu mengadopsi langkah-langkah radikal anti-korupsi yang disokong oleh rakyat di negara tersebut."
"Negara-negara di peringkat teratas indeks persepsi harus memastikan mereka tidak mengekspor praktek korupsi ke negara-negara miskin."
Mr Ugaz memperingatkan konsekuensi dari korupsi, yang dikatakan termasuk tindak pengingkaran hak asasi manusia dan pencegahan pembangunan ekonomi.
'Korupsi di negara maju tidak hanya melanggar hak asasi manusia dari orang miskin tetapi juga menciptakan masalah pemerintahan dan ketidakstabilan."
"Negara yang pertumbuhan ekonominya cepat cenderung menolak untuk transparan dan mentolerir korupsi, menciptakan budaya impunitas di mana korupsi tumbuh subur."
NORTH KOREA'S public officials are the most corrupt in the world with bribery, counterfeit medicine and backdoor payments just some of the consequences of its crooked institutions, according to a new study.
Experts have assessed the public sectors of countries across the globe and placed the authoritarian state dead last, tied with Somalia, when compared to the rest of the world.
The two countries both received their ranking of 174th - with eight points out of a possible 100 - after factors of corruption within all countries were indexed.
In first place with the world's most honest officials was Denmark, on a score of 92, followed by New Zealand, which scored 91.
Because bribery and backdoor payments are by nature conducted in a clandestine manner, it remains impossible to accurately assess a country's level of corruption.
Instead, Transparency International's Corruption Perception Index assesses perceptions of corruption across every country.
This includes public officials' accountability to the public, their likelihood to accept bribes or exploit their position for personal gain, and to what extent rogue officials are prosecuted by their country's justice system.
Britain was ranked 14th in the study, behind Europe's Scandinavian countries, Switzerland, the Netherlands and Germany.
Its total points tally was 78, showing an improvement of four points since 2012.
Across the Atlantic, the U.S. was ranked 17th on 74 points, trailing Canada by seven places but showing a vastly better score than every other country on its continent.
Many of the Central and South American states fared poorly, with Venezuela, Honduras and Haiti among the worst.
Jose Ugaz, the chair of Transparency International, said leading institutions in the U.S. and Europe needed to work with fast growing economies to hold the corrupt to account.
He said: 'Corrupt officials smuggle ill-gotten assets into safe havens through offshore companies with absolute impunity.
'Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people.
'Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.'
Mr Ugaz warned of the dire consequences of corruption, which he said included the denial of basic human rights and prevention of economic development.
'Grand corruption in big economies not only blocks basic human rights for the poorest but also creates governance problems and instability.
'Fast-growing economies whose governments refuse to be transparent and tolerate corruption, create a culture of impunity in which corruption thrives.'
