DPR Diminta Polri Bahas RUU KUHP Sebelum RUU KUHAP
Indonesian Police Asks Parliament to Deliberate Bill on Criminal Code
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Polri meminta DPR untuk membahas terlebih dahulu RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum membahas RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kami dorong untuk membahas dulu RUU KUHP-nya kemudian barulah KUHAP-nya, barulah setelah itu UU kepolisan, kejaksaan. Itu saran dari kami," kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman, usai melantik Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/3).
Menurut Sutarman, saran tersebut dimaksudkan agar peraturan dan prosedur berjalan selaras dan efektif.
"Kalau dibahas duluan RUU KUHAP dan Undang-Undang Kepolisiannya tidak akan sinkron, karena itu undang-undang harus runut dan efektif," ucapnya.
Dia menjelaskan RUU KUHP dibahas terlebih dahulu agar hukum positifnya jelas, baru setelah itu diatur prosedurnya, hukum acara dalam RUU KUHAP.
"Setelah hukum positifnya selesai (RUU KUHP), kemudian menyangkut KUHAP terkait bagaimana cara untuk melakukan penangkapan, pemanggilan, merancang penyidikan dan cara-cara lain. Yang harus dilaksanakan tidak boleh menyimpang karena itu terkait dengan hak-hak asasi manusia," tuturnya.
Kemudian, lanjut dia, rumusan undang-undang penegak hukumnya bisa diatur dalam undang-undang Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparatur penegak hukum lainnya.
"Urutannya harus benar seperti itu, sehingga proses yang dihasilkan juga UU yang berkualitas," tukasnya.
Jakarta (B2B) - The National Police has asked the House of Representatives (DPR) to deliberate the Bill on Criminal Code (KUHP) first before discussing the one on Criminal Code Procedure (KUHAP).
"We call on the House to deliberate the bill on KUHP first before proceeding to discuss the bills on KUHAP, police and prosecutors," National Police Chief Gen Sutarman stated after appointed National Police Deputy Chief Badrodin Haiti at the Police Headquarters here on Tuesday.
The police chief stated that he offered the suggestion in an effort to make regulations harmonious with their procedures. "It cannot be synchronized if the bills on KUHAP and police are discussed first."
He explained that the bill on the KUHP must first be deliberated so that its positive laws are already clearly in place after which their procedures are regulated.
"If the positive law is already in place, then its procedures can be arranged, for example, on how to carry out arrests, summons, investigations and others," he added.
Sutarman explained that the enforcing institutions could then be stipulated by laws on the Police, Prosecutors Office, Supreme Court, Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcers.
House Speaker Marzuki Alie explained last month that the House of Representatives must continue deliberating on the bills on the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Code Procedures (KUHAP) but it must involve the Corruption Eradication Commission (KPK).
"By involving the KPK and many other parties (such as legal and progressive legal experts), articles which may weaken the KPK in the bills could be scrapped," the DPR Speaker explained here on Sunday.
