Deputi Pengawasan Kemenkop UKM Optimalkan Dinas Koperasi di Daerah
Indonesian Govt Will Improve Supervision on Thousands of Cooperatives
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM menyesalkan koperasi di Indonesia masih tumbuh secara kuantitas dan bukan kualitas, dan berencana mendorong dinas-dinas koperasi di daerah membentuk bidang pengawasan secara fungsional, atau membentuk satuan tugas (Satgas) seperti halnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"Kementerian merujuk pada PPNS tapi bukan penyidik ya, tapi semacam Satgas yang sebelumnya berada di bawah koordinasi deputi pembiayaan di kementerian," kata Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring kepada pers di Jakarta pada Selasa (12/1).
Meliadi menambahkan, Satgas tersebut didukung sekitar tiga ribuan PNS di daerah yang akan berperan optimal untuk mendukung pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.
"Kami akan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung pembentukan bidang pengawasan koperasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia," katanya didampingi asisten deputi, Daniel Asnur.
Dia menyesalkan koperasi sampai saat ini hanya tumbuh secara kuantitas dan bukan kualitas sehingga deputi pengawasan berupaya mengarahkan dan menata koperasi untuk berkembang pesat baik secara kelembagaan, anggota dan bidang usaha. Merujuk data koperasi per Desember 2014 menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 209.488 unit, yang aktif 147.249 unit dan 62.239 unit tidak aktif.
Koordinasi OJK
Menurut Meliadi, untuk mendukung fungsi dan tugas sebagai deputi pengawasan maka pihaknya akan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengembangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi.
"Meskipun tugas pengawasannya berbeda, namun ada kesamaan yakni melindungi kepentingan masyarakat. OJK melindungi kepentingan nasabah perbankan maka pengawas koperasi melindungi anggota koperasi," katanya lagi.
Kantor deputi pengawasan juga akan koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendukung pengembangan koperasi taat pada hukum.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Cooperatives and SMEs Ministry deplore cooperatives in Indonesia is growing in quantity and not the quality, the ministry plans to encourage cooperative offices in the regions to form a task force, whose job it resembles the function of investigator civil servants, according to senior official.
"The ministry will forms some kind of task forces but not the investigator, who used under coordination of financing deputy," the Supervision Deputy of Cooperatives and SMEs Ministry, Meliadi Sembiring told reporters here on Tuesday (1/12).
Mr Sembiring added, the task forces will be supported by three thousand civil servants in the region that will support monitoring of cooperatives across Indonesia.
"We will coordinate with the ministry of state apparatus for support the supervision in provincial, district, and cities across Indonesia," he said who accompanied by his deputy assistant, Daniel Asnur.
According to him, the cooperatives currently only increased in number so that he would seek to organize a cooperative to develop as an institution, membership, and business fields. Referring to the data cooperative by December 2014, the number of cooperatives in Indonesia reached 209,488 units, which still operates only 147,249 units and 62,239 units inactive.
Indonesia's Financial Services Authority
Mr Sembiring said to support the achievement of the target, then he will coordinate with the Financial Services Authority called the OJK to support development and increase public confidence to the cooperatives.
"Despite the duty is different, but there are similarities that protect the public interest. The OJK protect the interests of bank customers, we protect interests of cooperative members," he said.
The supervision deputy office will also coordinate with prosecutors, police, and the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis to support the development of cooperative law-abiding.
