Yogyakarta, DIY [B2B] - Biro hubungan masyarakat [Humas] di kementerian/lembaga pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas [Bakohumas] harus menghapuskan 'ego sektoral' agar dapat memasyarakatkan koperasi sebagai implementasi nyata demokrasi ekonomi di Indonesia, karena Humas pemerintah berperan penting melakukan diseminasi dan edukasi masyarakat tentang potensi dan manfaat koperasi.

Pengamat ekonomi koperasi Suroto mengatakan peranan Humas pemerintah untuk memastikan koperasi mendapat tempat yang setara sekaligus distingsi yang memihak dari pembuat kebijakan, tentunya sangat disesalkan apabila koperasi yang merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi di Indonesia justru tidak dioptimalkan sebagai pemegang peran utama dalam perekonomian, maka ego sektoral Humas pemerintah harus dihapus untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Padahal di banyak negara, koperasi mendapatkan tempat sehingga menjadi pelaku utama yang penting dalam perekonomian. Contohnya di Singapura, koperasi memegang peran besar dalam penguasaan bisnis ritel, begitu pula di Amerika Serikat maupun Jepang," kata Suroto pada diskusi Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM 5 Tahun Reformasi Total Koperasi di Yogyakarta, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan koperasi di wilayahnya memiliki persoalan yang klasik untuk berkembang termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya inovasi dalam berkoperasi.

“Perlu solusi di antaranya pembinaan koperasi yang efektif dengan sistem yang terpadu sehingga tepat waktu, tepat program, dan tepat sasaran melalui sistem klastering. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi yang memudahkan koperasi dan digitalisasi materi pelatihan koperasi," kata Srie Nurkyatsiwi.

Diskusi yang dipandu oleh Freddy Yakob itu juga menghadirkan Ketua Koperasi Mahasiswa UGM Ika Rizky Fauziah yang membagi pengalaman terkait bagaimana kaum milenial berkoperasi.

“Kopma UGM bergerak pada berbagai bidang usaha dan kami menghadapi hal-hal yang benar-benar berbeda dengan koperasi pada umumnya,” kata Ika RF.

Dia mencontohkan dari sisi regulasi, Kopma UGM harus berdiri pada dua kaki yakni taat pada aturan koperasi sebagai badan hukum resmi dan patuh kepada peraturan universitas sebagai entitas Unit Kegiatan Mahasiswa.

Sementara dari sisi kepengurusan atau top management, masa kepengurusan hanya berlangsung selama satu tahun setelah itu harus berganti untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru. 

“Ini berbeda dengan koperasi-koperasi pada umumnya yang bisa sampai dua bahkan empat tahun periode kepengurusan,” katanya.

Diskusi berlangsung interaktif, dan 70 peserta yang hadir yang merupakan Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga sangat antusias mengikuti diskusi tersebut.