Survei LSI: Jadi Anggota DPR Bukan Lagi Kebanggaan

LSI Survey: Becoming Legislative Members No Longer a Pride

Reporter : Roni Said
Editor : Taswin Bahar
Translator : Intan Permata Sari


Survei LSI: Jadi Anggota DPR Bukan Lagi Kebanggaan
Ilustrasi: e-flux.com

Jakarta (B2B) - Sederetan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR maupun DPRD dan tindakan amoral membuat jabatan sebagai anggota Dewan tidak lagi membanggakan di mata publik. Contohnya, kasus suap cek perjalanan yang menjerat 30 anggota DPR periode 1999-2004 dan kasus suap wisma atlet SEA Games.

Krisis prestise tersebut terkuak dari hasil survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia pada 12-15 November 2012. Hasil survei dipaparkan peneliti LSI Rully Akbar di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/11/2012).

LSI melansir sebagian besar responden menilai menjadi anggota Dewan tidak membanggakan sebanyak 69,55%, yang bangga hanya 22,76% dan 7,69% tidak menjawab.

Korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama, kasus suap dana percepatan infrastruktur daerah, dan berbagai kasus lain kian mencoreng citra DPR.

Akibatnya, anggota Dewan dinilai hanya mengejar kepentingan pribadi dan golongan. Hasil survei LSI, sebanyak 69,55% reponden mengatakan hal itu. Hanya 22,76% responden yang menilai anggota Dewan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurut Rully, publik juga mengaitkan pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa ada praktik kongkalikong antara pejabat kementerian dan anggota Dewan untuk menggerus APBN.

"Kesaksian Dahlan Iskan (Menteri BUMN) bahwa ada sejumlah anggota Dewan yang memeras BUMN menambah keyakinan publik bahwa anggota DPR hanya mengejar kepentingan pribadi dan mengumpulkan kekayaan," kata Rully.

Faktor lain yang meruntuhkan kebanggaan sebagai anggota Dewan, lanjut Rully, yakni kasus perselingkuhan ataupun video porno yang diduga melibatkan anggota Dewan. Selain itu, gaya hidup mewah, tidur saat rapat, bolos, hingga tindakan tidak terpuji seperti menonton video porno saat rapat.

Kinerja anggota Dewan juga memengaruhi penilaian publik. "Hanya 6,49 persen responden yang menilai baik kenerja anggota Dewan. Sebanyak 43,83 persen menilai biasa saja dan 46,1 persen menilai buruk," papar Rully.

Jakarta (B2B) - A series of corruption and immoral case involving members of DPR or DPRD degrades the job in the eyes of society. For example, the case of travelers’ cheques involving 30 legislative members in the period of 1999-2004 and bribery case of SEA Games athlete dormitory project.

The prestige crisis is revealed from the survey organized by Lingkaran Survei Indonesia (LSI) on November 12-15, 2012. The result was explained by LSI researcher, Rully Akbar in LSI office, Jakarta, on Sunday (18/11).

LSI reports that most of respondents argue that becoming legislative member is no longer a pride (69.55%), 22.76% think it as a pride, and 7.69% did not answer.

Hambalang corruption case in Ministry of Sport and Youth Affairs, corruption case of Koran project in Ministry of Religion, bribery case of regional acceleration development fund, and other cases has worsened the House’s image.

Consequently, legislative members are assumed to seek for personal and group interests. The result is that 69.55% respondents said so, only 22.76% assume that they really work for the people.

Rully argued that the public also consider statement of Secretary of Cabinet, Dipo Alam, that there is collusion between officers in ministries and legislative members to corrupt the State Budget.

“Dahlan Iskan’s testimony that a number of legislative members extorting state-owned companies convinces the public that legislative members only pursue personal interest and collect properties,” said Rully.

Another factor destroying the pride of becoming legislative member, he continued, is illegal affairs or porn video case allegedly involving the members. Besides, lavish life style, sleeping in meeting, skipping work, and immoral behavior such as watching porn video in the meeting also cause it to happen.

Their performance also affects public’s assessment. “Only 6.49% respondents think positive of their performance. 43.83% say the performance is so-so, and 46.1% think of it as poor,” explained Rully.