Wapres JK Minta Kementan Evaluasi Perkiraan Produksi Beras Nasional dari BPS
Indonesian VP Led a Coordination Meeting at the Agriculture Ministry
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melakukan evaluasi perkiraan produksi padi 2015 sebesar 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai terlalu tinggi sehingga akan mempengaruhi ketersediaan bahan pokok tersebut pada tahun berikutnya.
"Perkiraan produksi padi 2015 dari BPS sebesar 75,55 juta ton gabah kering giling itu kita evaluasi, karena terlalu tinggi, angka itu berbahaya untuk landasan perhitungan di tahun berikutnya. Hitung lebih cermat, karena itu hanya perhitungan angka statistik," kata Wapres JK usai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian Jakarta pada Rabu (16/9).
Sebagaimana diketahui, pada 2 Juli 2015, Kepala BPS Suryamin menyatakan produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) yang meningkat 4,70 juta ton GKG atau 6,64% dari tahun 2014. Sementara produksi padi 2014 hanya 70,85 juta ton GKG atau turun 0,43 juta ton (0,61%) dibandingkan 2013.
"Perkiraan kenaikan produksi padi 2015 yang relatif besar terdapat di Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, perkiraan penurunan produksi padi 2015 yang relatif besar terjadi di DI Yogyakarta, Gorontalo, dan DKI Jakarta," kata Suryamin kepada pers di kantornya di Jakarta pada Rabu (1/7).
Wapres JK menambahkan, data BPS itu hanya perhitungan angka statistik dan harus dievaluasi karena akan mempengaruhi subsidi pupuk, subsidi bibit, dan jumlah petani. Akibatnya, pemerintah harus meningkatkan kualitas bibit padi, kualitas pupuk, rehabilitasi pengairan, dan penyuluhan petani.
"Mentan cuma itu saja tugasnya yakni memastikan bibit padi berkualitas, penyaluran pupuk tepat waktu, pengairan diperbaiki dan penyuluhan pertanian. Itu saja," kata JK.
Terkait kunjungan kerjanya di Kementan, Wapres menilainya sebagai pertemuan teknis untuk terus memantau perkembangan kekeringan akibat El Nino, dan menerima laporan apa rencana Kementan ke depan untuk mencapai target swasembada pangan.
"Saya ingatkan Kementan agar dapat merealisasikan program swasembada pangan dan tetap waspada pada ancaman kekeringan akibat El Nino, kondisi ini jangan dianggap remeh," tambah Wapres.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Amran Sulaiman memaparkan 11 kebijakan yang ditempuh Kementan, sebagian besar adalah deregulasi untuk mendukung pencapaian swasembada pangan.
"Ada revisi peraturan presiden terkait tender benih pupuk, Alhamdulillah melalui penunjukan langsung hasilnya telah didistribusikan ke seluruh Indonesia," kata Amran Sulaiman.
Jakarta (B2B) - Indonesian Vice President Jusuf Kalla reminded Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman to evaluate the estimated paddy production in 2015 amounted to 75.55 million tonnes of milled rice or GKG reported by the Central Statistics Agency (BPS), which is considered too high so it will affect the availability of basic commodities in the next year.
"Estimates of paddy production in 2015 of the BPS at 75.55 million tonnes of milled rice was our evaluation, because it is too high, it is dangerous to reference numbers in the next year. Calculate more carefully, because it is only the calculation of statistics," Jusuf Kalla said was familiarly called JK after a coordination meeting at the Agriculture Ministry here on Wednesday (16/9).
As known, on July 2nd, 2015, the Head of BPS Suryamin declared rice production in 2015 is estimated to 75.55 million tonnes of milled rice, locally known as the GKG, an increase of 4.70 million tonnes of paddy, or 6.64% than 2014. Meanwhile, rice production in 2014 only 70.85 million tons of GKG or down 0.43 million tons (0.61%) compared to 2013.
"The estimates is relatively high increase in Central Java, Lampung, South Sumatra, East Java and West Java. Meanwhile, the forecast decline in production occurred in Yogyakarta, Gorontalo, and Jakarta," Suryamin to the press at his office here on Wednesday (7/1).
Vice President JK added that BPS data must be evaluated because it will affect fertilizer subsidies, seed subsidies, and the number of farmers. As a result, the government should improve the quality of rice seeds, fertilizers quality, irrigation rehabilitation, and counseling of farmers.
The task of agriculture ministers only ensure quality of rice seeds, fertilizer distribution timely, improved irrigation, and agricultural extension. That's it," JK said.
Regarding his visit, he said as a technical meeting to monitor the drought caused by El Nino, and determine a plan of the ministry ahead to achieve the target of food self-sufficiency.
"I remind the ministry in order to realize food self-sufficiency program, and alert to the threat of drought due to El Nino, this condition should not be underestimated," Indonesian VP said.
In the coordination meeting, Minister Amran Sulaiman explained 11 policies pursued by the ministry, and mostly related to deregulation to support the achievement of food self-sufficiency.
"There is a revision of a presidential regulation related to tender seed fertilizer, Thank God through direct appointment results have been distributed across Indonesia," Mr Sulaiman said.
