Jakarta (B2B) - Pemerintah RI mengingatkan tentang sembilan program unggulan di Kementerian Koperasi dan UKM harus didukung oleh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, sesuai amanat konstitusi bahwa anggaran pusat maupun daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.

"Kementerian memiliki sembilan program unggulan yang harus didukung oleh pemerintah daerah, dan mendesak agar anggarannya segera terserap di seluruh Indonesia," kata Menkop UKM, AAGN Puspayoga saat membuka rapat regional bertema 'Optimalisasi Anggaran Pembangunan Koperasi dan UMKM secara Efektif dan Efisien di Bali belum lama ini.

Menurut Puspayoga, kesembilan program kementerian yang mendesak agar anggarannya segera terserap yakni penyusunan database koperasi atau nomor induk koperasi (NIK), akta notaris, optimalisasi peran koperasi unit desa (KUD) dalam distribusi pupuk, Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK), hak cipta, kewirausahaan, Galeri Indonesia Wow, kredit usaha rakyat (KUR), dan kegiatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

"Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan dan manfaat yang akan dicapai, tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi," katanya.

Dia menambahkan, teknis penyusunan perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya baik pemerintah, swasta, dan perbankan, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan.