Bekasi, Jawa Barat (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menyatakan prihatin terhadap kemudahan berusaha masih rendah, pada peringkat 109 di bawah Malaysia, dan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendapat instruksi untuk melakukan deregulasi dan reformasi terhadap koperasi dengan melibatkan kepala daerah di tingkat bupati/walikota hingga gubernur.

"Sesuai harapan Presiden Jokowi, kita harus melakukan reformasi total terhadap koperasi apalagi kemudahan berusaha di Indonesia masih rendah, dan tercatat bahwa masyarakat tidak mudah melakukan usaha sementara pada peringkat kemudahan berusaha di Indonesia di bawah Malaysia," kata Puspayoga pada peringatan Hari Koperasi ke-69 di Bekasi pada Selasa (2/8).

Dia menambahkan, Presiden Jokowi menyampaikan program deregulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor infrastruktur, pariwisata, energi dan kemaritiman sehingga koperasi dapat mengikuti untuk berkembang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Puspayoga memberi contoh tentang pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan akan memberi peluang tumbuhnya pusat-pusat perdagangan.

Menurutnya, Kemenkop dan UKM sudah menggulirkan program reformasi total koperasi dengan melakukan rehabilitasi melalui pembaharuan database koperasi di Indonesia, diikuti langkah reorientasi koperasi dengan mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas koperasi.

"Lebih baik jumlah koperasinya sedikit tapi berkualitas. Yang wajib banyak itu ya jumlah anggotanya. Makin banyak jumlah anggota, maka makin berkualitas koperasi tersebut. Koperasi harus hidup dan berkualitas agar bisa menghidupkan masyarakat," kata Puspayoga.

Menkop juga menyinggung tentang masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan usaha secara optimal meskipun ada koperasi dengan omset triliunan rupiah.