DPR Tidak Bisa Tolak Calon Pimpinan KPK yang Diusulkan Presiden
Indonesian Parliament Should be Accept Anti-graft Comm. Leaders Proposes by the President
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Usulan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diajukan oleh presiden tidak dapat ditolak oleh DPR, karena kewenangan DPR hanya dapat memilih satu nama setelah melakukan fit and proper test terhadap nama-nama calon yang diusulkan oleh presiden.
"Dalam Undang-undang KPK tidak ada peluang DPR untuk mem-veto atau menolak penuh calon pimpinan (capim) KPK yang telah diusulkan presiden," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril, Ahad (12/10).
Menurut dia, kewenangan DPR (Komisi III) hanya dapat memilih satu nama setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama calon yang telah diusulkan oleh presiden.
Ia menilai sesungguhnya DPR tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pimpinan komisi negara seperti Komisi Yudisial, KPK, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, adanya kemungkinan ancaman DPR untuk menolak setiap usulan calon pimpinan KPK, tidak perlu dikhawatirkan.
"DPR cukup hanya memilih calon-calon yang sudah diusulkan oleh presiden," kata dia.
Sementara itu, peneliti Pukat UGM lainnya, Hifdzil Alim berharap tahapan penentuan pimpinan KPK di DPR dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
"DPR harus membuka kran transparansi, kalau bisa pemilihan dapat diliput media," katanya.
Dia mengaku cemas dengan konstelasi politik di parlemen saat ini, karena berpotensi mempengaruhi proses seleksi tersebut. "Kami mensinyalir ada 'operasi senyap' yang bisa saja terjadi dalam pemilihan pimpinan KPK," kata dia.
Skenario itu, menurut dia, bisa dirunut sejak mulai munculnya rencana pimpinan DPR baru yang ingin merevisi UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
"Kami mensinyalir ada 'operasi senyap' yang bisa saja terjadi dalam pemilihan pimpinan KPK," katanya.
Ia pun mendorong masyarakat sipil untuk mengawal ketat setiap tahapan proses pemilihan pimpinan lembaga antirasuah itu.
Sebelumnya, terdapat dua nama calon pimpinan KPK yang telah diputuskan panitia seleksi (pansel). Dua nama itu diperoleh pansel seteleh melakukan wawancara terhadap enam calon, yakni Jamin Ginting (Swasta), Busyro Muqoddas (Swasta), I Wayan Sudirta (Advokat), Ahmad Taufik (Swasta), Robby Arya Brata (Advokat), dan Subagio (PNS/Pensiunan).
Selanjutnya, pansel akan mengajukan dua nama tersebut kepada presiden pada 13 Oktober 2014. Kemudian, presiden akan mengajukan nama itu untuk diuji di Komisi III DPR. (Ant)
Jakarta (B2B) - Indonesian parliament has no power to reject listed candidates proposed by the president for new leaders of the Anti-graft Commission (KPK).
"Under the KPK law, the parliament has no power to veto or to reject all candidates proposed by the president," Oce Madril from the Anti Corruption Study Center of the Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta said here on Sunday.
The statement came after concern expressed by many that the parliament would use its power to weaken even to dissolve the anti graft agency.
Oce said, the Commission III of the House of Representatives (DPR) could only select one from the list of candidates proposed by the president after a fit and proper test.
"Therefore, there should be no cause for fear of possible rejection by the Parliament of any candidates proposed by the government," he said here on Sunday.
Another researcher from the Study Center, Hifdzil Alim, said he hoped the process of selection of the candidates in the parliament is transparent and accountable.
KPK deputy chairman Busyro Muqoddas, will soon end his first five year term and his replacement is being processed.
"The Parliament should be transparent in the process of selection. The process should be open for the media coverage," Hifdzil said.
He said he was worried with the political constellation in the Parliament that could influence the process of selection.
He said his suspicion and eroding trust in the parliament began when it suggested revision of the KPK law.
The Selection Committee has narrowed the list of candidates to two after tight interviews of six candidates -- Jamin Ginting (academician), Busyro Muqoddas, who is bidding for a second term, I Wayan Sudirta (a lawyer), Ahmad Taufik (a journalist and lawyer), Robby Arya Brata (a lawyer), and Subagio (a retired civil servant) .
The Committee will present the two candidates to the president on Oct 13 and the president would proposed the names to the Commission III of the Parliament to select one of them.
