DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) melalui rapat paripurna mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal sebagai Dana Aspirasi yang anggarannya mencapai Rp11,2 triliun untuk pembangunan di daerah konstituen dari anggota DPR, yang dinilai hanya akan mendorong lebih banyak korupsi di salah satu negara paling korup di dunia.

Media terkemuka Inggris, MailOnline mengutip kantor berita Reuters melansir bahwa pada saat yang sama, DPR ditekan untuk mengajukan RUU ke rapat paripurna yang selanjutnya akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia sampai saat ini berada di peringkat negara-negara terkorup di dunia, menurut Transparansi Internasional, yang juga menilai parlemen, DPR sebagai salah satu lembaga paling korup.

Dana aspirasi yang disetujui pada Selasa menjadi pukulan berikutnya bagi Presiden RI Joko Widodo, yang kini dikecam lantaran kebijakannya memicu pelemahan ekonomi dan dinilai tidak tegas melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dana ini rentan terhadap korupsi karena sulit untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana mereka memanfaatkannya di daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo wartawan.

DPR pekan ini juga bergerak untuk memprioritaskan pengajuan revisi UU KPK yang dinilai bertujuan melemahkan lembaga antirasuah tersebut - terkait tindak penyadapan tanpa surat perintah.

Para penentang upaya pelemahan KPK mengatakan revisi UU KPK akan melemahkan, setelah kalah di sidang praperadilan oleh Polri, Kejaksaan Agung, wakil presiden dan anggota partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo.

Anggota-anggota DPR sebelumnya mencoba melemahkan KPK tapi gagal karena ditentang oleh rakyat Indonesia.

Koalisi partai yang mendukung Presiden Jokowi hanya menguasai 37 persen kursi di parlemen dan sesuai ketentuan undang-undang Presiden tidak memiliki hak veto atas parlemen, sepertid dilansir MailOnline.