Bidang Usaha Koperasi Harus Sesuai Potensi Wilayah dan Kebutuhan Anggota

The Business Activities of Cooperative should be Fits Potential Areas and Needs of Members

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Bidang Usaha Koperasi Harus Sesuai Potensi Wilayah dan Kebutuhan Anggota
Peneliti Utama Kemenkop dan UKM, Teuku Syarif (ke-2 kiri) memaparkan kajiannya didampingi Asdep Urusan Penelitian UKM, Karimuddin dan Asdep Urusan Pengembangan Perkaderan UKM, Asep Kamaruddin (Foto2: B2B/Mac dan MailOnline)

Kabanjahe, Sumatera Utara (B2B) - Upaya revitalisasi pengungsi Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus memperhatikan tiga aspek yakni kesuburan tanah pada lahan relokasi, modal usaha dan pemasaran produk. Kemudian membentuk koperasi sebagai wadah utama kegiatan ekonomi bertumpu pada potensi wilayah dan kebutuhan warga sebagai anggota koperasi.

Peneliti Utama pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teuku Syarif mengatakan langkah tersebut ditempuh dengan merujuk pada pekerjaan sebagian besar warga korban erupsi Sinabung sebagai petani. Sementara kegiatan beternak dan membuat kerajinan dapat menjadi solusi menunggu dibukanya lahan  pertanian seluas 416 hektar dari hutan pinus di Siosar, yang diperkirakan butuh waktu satu tahun.

"Revitalisasi pengungsi Sinabung dengan koperasi harus stressing pada program jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memberikan usaha alternatif bagi mereka sambil menunggu pembukaan lahan pertanian seluas 416 hektar di Siosar, yang butuh waktu sekitar satu tahun, salah satunya budidaya jamur tram," kata Teuku Syarif di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, belum lama ini.

Peneliti Teuku Syarif memaparkan hasil kajiannya saat koordinasi Asisten Deputi Urusan Penelitian UKM, Karimuddin dan Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perkaderan UKM, Asep Kamaruddin dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Saberina Tarigan yang didampingi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di kantor Pemkab Karo.

Dia menambahkan, upaya revitalisasi melalui koperasi diawali dengan koordinasi antara warga pengungsi Sinabung dengan Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Karo bersama camat di areal relokasi. Dilanjutkan pembentukan sistem organisasi pelaksana untuk membentuk koperasi, kemudian penetapan kegiatan usaha unggulan daerah untuk menetapkan bidang usaha koperasi. 

"Langkah berikutnya adalah fasilitasi usaha koperasi, dan fasilitasi usaha anggota oleh koperasi diikuti penyusunan model kerjasama koperasi dengan anggota untuk pelaksanaan program koperasi," kata Teuku Syarif.

Kabanjahe, Indonesia (B2B) - Revitalization of Sinabung refugees in Karo district of North Sumatra province must noticed three aspects such as soil conditions in the area of relocation, capital and product marketing. Then form a cooperative as a business entity by calculating the potential of the area, and needs of residents as cooperative members.

Senior Researcher of the Indonesian Cooperatives, Small and Medium Enterprises (SMEs) Teuku Syarif Teuku Syarif said the move was taken referring to the work of the Sinabung refugees as farmers. Livestock and handicrafts can be a short-term solution waiting for an opening of 416 acres of agricultural land in Siosar pine forest, which is expected to take one year.

"Revitalization through cooperative stressing to the short term and long term program. By providing an alternative for their efforts, one of which oyster mushroom cultivation," Teuku Syarif said in Kabanjahe, Karo district of North Sumatra province recently.

The researcher Teuku Syarif presents the results of studies on the coordination of Deputy Assistant Research of SMEs, Karimuddin and Deputy Assistant Cadre Development of SMEs, Asep Kamaruddin with  Secretary Karo district, Saberina Tarigan.

He added, revitalization through cooperative begins with refugees coordination with Office of Cooperatives and SMEs and subdistrict head. Followed to form a system implementing organizations to form cooperatives, then fixing flagship business activities to establish cooperative business activities.

"The next step is the facilitation of cooperative business activities, and facilitating member business, then create a model for cooperative partnership with its members for the implementation of the cooperative program," Mr Syarif said.