Jakarta (B2B) - Pemerintah RI akan merampas hutan dan lahan yang terbakar termasuk yang berada di wilayah konsesi hutan tanaman industri (HTI) untuk dikelola oleh negara, karena kebakaran hutan saat ini makin kritis dan telah mempermalukan nama Indonesia di mata dunia.

"Pemerintah berkomitmen melindungi lahan yang terbakar dan mencegah konversi menjadi lahan baru untuk perkebunan. Kita ambil alih hutan yang terbakar dan dalam dua tahun ekosistem di hutan mulai pulih setelah turun hujan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kepada pers di Jakarta pada Selasa usai rapat satuan tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan.

Menurutnya, pengambilalihan hutan dan lahan akan dilakukan pemerintah hingga ke kawasan HTI, kemudian akan dikelola oleh negara sementara opsi untuk diserahkan kepada masyarakat akan dibahas kemudian.

"Saya minta jangan ragu-ragu untuk menindak para pelaku pembakaran atau para pemilik perkebunan yang lahannya terbakar, karena menyangkut harga diri bangsa dan nama baik Indonesia di mata dunia," kata Siti Nurbaya.

Tampak hadir pada rapat koordinasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang memimpin rapat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangilei, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman.

Menkopolhukam LB Panjaitan mengatakan     tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap adalah sangat serius, jangan sampai Indonesia diklaim sebagai negara yang tidak bisa menyelesaikan masalah.

"Sudah 120 ton garam yang sudah ditaburkan, dan di Riau sudah berhasil turun hujan dan agar dipantau daerah yang membutuhkan hujan buatan," kata LB Panjaitan.