Jakarta (B2B) - Legislator menilai alokasi subsidi koperasi sebesar Rp1,2 triliun belum memadai untuk pemberdayaan koperasi saat ini, idealnya anggaran tersebut di kisaran Rp3 triliun hingga Rp5 triliun per tahun apabila pemerintah ingin koperasi Indonesia mampu bersaing di era perdagangan bebas Asia Tenggara (MEA) sehingga produk koperasi mampu bersaing di pasar global.

Anggota Komisi IV DPR, Bowo Sidik Pangarso menyatakan siap mendukung langkah pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM mengajukan usulan tambahan subsidi koperasi kepada pemerintah, karena anggaran pemberdayaan koperasi saat ini sebesar Rp1,2 triliun belum memadai untuk mendukung pengembangan 146 ribu koperasi aktif di seluruh Indonesia.

"Peran koperasi sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang, karena itu pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada koperasi," kata Bowo pada diskusi di gedung SMESCO UKM Jakarta pada Senin (27/6).

Menurutnya, pada era persaingan global saat ini maka anggaran yang ideal untuk koperasi minimal Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. "Presiden Jokowi harus perintahkan tambah anggaran dan ini juga tugas kita bersama untuk mengawalnya."

Sementara Deputi bidang Kelembagaan, Kemenkop UKM Choirul Djamhari menyoroti peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan meningkatkan kompetensi berbasis anggota.

Tuntutan koperasi untuk meningkatkan peran sebagai pelaku ekonomi juga dikemukakan oleh Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmiko bahwa koperasi harus mampu menjalankan peran layaknya perusahaan swasta agar mampu berinovasi agar tidak ketinggalan jaman.