BP REDD+ Dilanjutkan Siti Nurbaya setelah Gabung ke KLHK
REDD+ Merged into Indonesian Environment and Foresty Ministry
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memastikan visi Badan Pengelola REDD+ tetap dilanjutkan meskipun telah digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
BP REDD+ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 62/2013. Tugas BP REDD+ adalah mengoordinasikan pelaksaan REDD+. Lembaga ini resmi dibubarkan sejak tanggal 21 Januari 2015 lalu.
"Saya pastikan muatan BP REDD+ akan dilanjutkan. Saya senang sekali kalau petugas BP REDD+ tetap bersama kita. Agendanya sudah jelas dan sekarang sedang kita konsolidasikan," kata Siti Nurbaya usai dialog Refleksi Kerja 100 Hari KLHK di Jakarta pada Selasa.
Dia menambahkan, kementeriannya akan tetap menjalankan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta agenda lainnya terkait masalah perubahan iklim.
Siti Nurbaya memastikan peleburan BP REDD+, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) ke KLHK akan bekerja sama dengan kelembagaan yang kokoh.
Jakarta (B2B) - Indonesian Environment and Foresty Minister, Siti Nurbaya ensure REDD+ vision continued despite merged with the Environment and Foresty Ministry.
REDD + was established by Presidential Decree No. 62/2013, which is in charge of coordinating the implementation of REDD + but this institution was officially disbanded since January 21, 2015.
"I'm sure the task of REDD + will continue. I am glad that officers of REDD + remains with us. The agenda is clear and now we are consolidating," Mrs. Nurbaya said in here on Tuesday.
She added that her ministry will continue to run the program for reducing emissions from deforestation and other agendas related to the problem of climate change.
Mrs Nurbaya ensure the merger of of REDD +, the National Council on Climate Change into her ministry will cooperate with solid institutional.
