Jakarta (B2B) - Pemerintah RI tidak pernah berniat memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apalagi berniat merevisi UU KPK meskipun inisiatif tersebut bukan dari pemerintah, karena pemerintahan yang bersih akan meningkatkan 'trust' investor asing dan rakyat Indonesia sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden Joko Widodo meminta jajaran penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus diperkuat karena mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, maka tindakan pencegahan tidak pentingnya dengan tindakan penegakan hukum," kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengutip arahan Presiden dalam rapat terbatas di Jakarta pada Jumat.

Dalam arahannya di rapat terbatas, kata Teten Masduki mengutip Presiden, merujuk pada hasil peninjauan di Pelabuhan Tanjung Priok empat bulan lalu, Presiden sudah memerintahkan menghilangkan birokrasi ruwet dan pungutan liar di pelabuhan agar dwelling time atau waktu tunggu kontainer dipersingkat.

"Namun ketika melakukan sidak dua hari lalu, Presiden masih belum melihat semangat perubahan sehingga perbaikan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan," kata Teten mengutip Presiden.

“Ini menandakan kualitas penegakan hukum masih belum baik. Rantai birokrasi masih panjang, baik dalam kecepatan pelayanan maupun persepsi yang ada di benak investor. Walaupun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem pelayanan sudah terintegrasi, namun kecepatan pelayanan masih belum memadai.”

Teten menambahkan, Presiden meminta agar dilakukan penyederhanaan prosedur birokrasi.

"Ini menjadi tanggung jawab Menteri PAN-RB dan Kepala BPKP, kementerian dan lembaga bisa mengadopsi sistem di swasta dan BUMN agar melakukan penyederhanaan pelayanan, misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa," kata Teten.

Teten menambahkan, Presiden Jokowi juga memerintahkan Menkeu gar segera menyiapkan cash management system yang dapat dipantau setiap saat agar transparansi keuangan dapat terwujud. Selain itu, Presiden juga menyetujui usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) untuk membatasi penggunaan uang kontan, seperti dilansir Setkab.