Jakarta [B2B] - Kementerian Koperasi dan UKM RI tengah merancang kerja sama pemberdayaan UKM dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan [Ormas], dalam waktu dekat kerja sama itu akan dilakukan dengan Pemuda Pancasila [PP], karena PP yang dipimpin Japto Soerjosoemarno dinilai memiliki basis massa hingga ke pedesaan di seluruh Indonesia.

“Upaya ini dilakukan untuk penguatan UKM di lingkungan Ormas yang memiliki anggota hingga tingkat desa, dan PP menjadi salah satu ormas yang dilirik oleh Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional dalam rangkaian Musyawarah Besar [Mubes] X DPP PP di Jakarta, Minggu [27/10].

Dalam kesempatan itu, Prof Rully menegaskan komitmen Pemerintah RI melalui Kemenkop dan UKM untuk terus menggalakkan program Reformasi Total Koperasi sebagai langkah strategi dalam membangun koperasi yang modern dan berkualitas. 

Salah satu langkah yang diambil melalui berupa pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS) dengan membekukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif.

Prof Rully mengatakan, melalui langkah rehabilitasi, sebanyak 40.013 koperasi yang tidak aktif dan nakal telah dibubarkan. Sementara sisanya masih dalam tahap pengkajian, "sehingga dari jumlah koperasi pada 2014 atau sebelum reformasi total mencapai 212.570 unit, maka per 2018 menjadi 138.140 unit usaha.”

Rully juga mengaku bahwa program Reformasi Total Koperasi telah membawa perubahan paradigma dalam dunia koperasi Indonesia, yakni koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi, dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.

“Program itu juga meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, setara dengan badan usaha. Hal itu dilakukan melalui regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, program itu juga mendorong meningkatnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada menurunnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, yang akhirnya terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Di era kekinian, koperasi harus berbasis digital yang mampu memberikan kemudahan bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam membangun koperasi di Indonesia,” pungkasnya.