Meliadi Sembiring Dorong Peningkatan Kerjasama Koperasi Pertanian di ASEAN
Improvement of the Cooperative Supervision for Better Performance of Agricultural Coop
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Bandung, Jawa Barat (B2B) - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring mengharapkan peningkatan kerjasama koperasi pertanian di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung peran koperasi dalam mengembangkan potensi pertanian di masing-masing negara anggota ASEAN.
"Persoalan utama koperasi di kawasan ini terkait faktor internal adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi manajemen koperasi agar efisien untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat," kata Meliadi Sembiring di Bandung, Sabtu (6/8) saat menjadi pembicara pada workshop pengembangan koperasi pertanian ASEAN.
Dia menambahkan, kendala eksternal adalah peningkatan nilai tambah dari produk pertanian yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk membuka akses pasar bagi para petani, begitu pula dengan kerjasama di antara petani.
Terkait tugasnya sebagai Deputi Pengawasan di kementerian, Meliadi memaparkan tentang ruang lingkup tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap yang 212.135 unit koperasi dengan jumlah anggota mencapai 37.783.160 orang hingga akhir 2015. Dari jumlah tersebut terdapat 28.933 unit koperasi pertanian dengan anggota 7,5 juta orang.
"Ruang lingkup tugas saya sebagai pengawas koperasi terhadap koperasi simpan pinjam atau KSP dan usaha simpan pinjam atau USP adalah melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP sesuai ketentuan yang berlaku," kata Meliadi yang menyampaikan makalah dalam bahasa Inggris kepada 18 peserta lokakarya dari sembilan negara ASEAN kecuali Singapura, karena tidak memiliki lahan pertanian.
Menurutnya, langkah tersebut diikuti langkah pemantauan perkembangan KSP dan USP koperasi secara berkala melalui laporan keuangan yang bersangkutan. Selanjutnya, pemeriksaan yang menyangkut organisasi dan usahanya termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasi Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Pelaksanaan tugas pengawasan berikutnya adalah penilaian kesehatan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, apabila melanggar maka akan dilakukan tindakan pembinaan dan pengendalian akan kepatuhan KSP dan USP koperasi terhadap regulasi," kata Meliadi yang didampingi Sekretaris Deputi Pengawasan, Daniel Asnur dan Kepala Bagian Umum, Rudy Witjaksono.
Kegiatan workshop koperasi pertanian ASEAN merupakan hasil kerjasama Institut Koperasi Indonesia dan Sekretaris ASEAN, yang diikuti 18 peserta dari sembilan negara. Sementara pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Kehutanan menjadi donatur kegiatan tersebut sejak diselenggarakan pertama kali pada 2009.
Bandung, West Java (B2B) - Indonesian government through the Cooperatives and SMEs Ministry as stated by the Deputy Minister of Supervision Meliadi Sembiring encourages agricultural cooperatives in the Southeast Asian region to increase cooperation with ASEAN to support the role of cooperatives in developing the agricultural potential of each ASEAN member country.
"The main issue of cooperatives in this region related to internal factors, how to optimize the function of cooperative management being efficient for improve the welfare of its members and the community," Mr Sembiring said here on Saturday (August 6) as the keynote speaker at the workshop the development of ASEAN agricultural cooperatives.
He added that the external constraint how to increase value added of agricultural products that should be developed by the cooperative to open market access for farmers, and improve cooperation between the farmers.
Related tasks of him as the Deputy Minister of Supervision, Mr Sembiring elaborated on the scope of his duties carry out supervision on the 212,135 unit cooperatives with a membership reached 37,783,160 people until the end of 2015, and of these there are 28,933 units of agricultural cooperatives with 7.5 million members.
"The scope of my duties as a supervisor of the credit unions or KSP and savings and loans or USP is to provide guidance and control at internal KSP and USP according to regulations," said Mr. Sembiring who delivered a paper in English to 18 participants from nine ASEAN member countries except Singapore, because it has no agricultural land.
According to him, these measures will be continued oversight of the development of the KSP and USP periodically through the financial statements. Furthermore, examination of the organization and its business, including the interests of cooperative members according to the standard of management and operational standards.
"The task of supervision include health assessments according to standards and regulations, meanwhile implementation of sanctions aspect include administrative sanctions, delegation of cases until institutional and
bussines rehabilitation," who was accompanied by the Deputy Secretary of Supervision, Daniel Asnur and Head of General Affairs of Supervision, Rudy Witjaksono.
ASEAN agricultural cooperatives Workshop is a collaboration between the Institute of Cooperative Indonesia and ASEAN Secretary, followed by 18 participants from nine countries. While the Japanese government through the three ministry such as agriculture, fisheries and forestry become a sponsor of workshop since the first held in 2009.
