Revisi KUHAP-KUHP, ICW Tengarai DPR Berupaya Lemahkan KPK
ICW Indicated the House to Undermine KPK through Revised Criminal Procedure Code-Criminal Law
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya upaya meniadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pembahasan revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara diam-diam akan menyelesaikannya pada akhir Oktober 2013.
Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho meminta agar DPR menghentikan proses pembahasan RUU KUHAP dan KUHP serta mengembalikannya kepada pemerintah untuk diperbaiki. Regulasi ini seharusnya diperbaharui agar memberikan dukungan yang lebih bagi upaya pemberantasan korupsi.
"Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan penarikan naskah RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK," kata Emerson melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (1/10).
Menurutnya, sengaja atau tidak, RUU KUHAP terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Tipikor. Hal itu tampak pada tiadanya penyebutan lembaga lain di luar kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, dan Mahkamah Agung sehingga hal itu dapat menimbulkan polemik atau multitafsir di kemudian hari.
Emerson memaparkan dalam RUU KUHAP juga memberikan kewenangan luar biasa bagi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hakim Komisaris) untuk lanjut atau tidaknya penuntutan, penyitaan dan penyadapan dalam suatu proses pidana (termasuk kasus korupsi).
Hakim Komisaris juga punya kewenangan menangguhkan penahanan tersangka atau terdakwa, dengan jaminan uang atau orang.
Ia menilai ada beberapa pasal dari pembahasan revisi KUHAP yang bermasalah. Misalnya pasal 240 RUU KUHAP yang menyebutkan putusan bebas tidak dapat dikasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Kemudian pada pasal 250 RUU KUHAP intinya menyebutkan Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Selain itu, RUU KUHAP juga tidak mengakomodir ketentuan apabila pelaku kejahatan atau korupsi adalah korporasi atau perusahaan.
"Secara subtansial, terdapat sembilan ketentuan dalam RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi," ungkap Emerson Yuntho.
Jakarta (B2B) - Indonesia Corruption Watch (ICW) revealed the existence of attempts negate the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Anti-Corruption Court on discussion in Parliament to revise the draft Criminal Procedure Code and the draft Penal Code, which secretly will finish at the end of October 2013.
ICW Working Committee Member, Emerson Yuntho request that the House suspend the drafting process of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code and return it to the government for repair. This regulations should be update to provide more support for the fight against corruption.
"We also asked the government to withdraw the bill draft Criminal Procedure Code and the Criminal Code Bill which is not in line with the spirit of eradicating corruption and the existence of KPK," Emerson said.
According to him, intentionally or not, negate impressed Criminal Procedure Code Bill Commission and the Corruption Court. It looks at the lack of mention of other institutions outside the judiciary, police, and courts, and the Supreme Court so that it can give rise to polemics or interpretations in the future.
Emerson explained in the Code of Criminal Procedure Bill also gives extraordinary powers to the Preliminary Examining Judge (Judicial Commissioner) for further whether or not the prosecution, seizure and wiretap in a criminal proceeding (including corruption).
Judicial Commissioner also has the authority to suspend the detention of a suspect or defendant, with bail money or people.
He considered there was some discussion of the revised articles of the Criminal Procedure Code are problematic. For example, Article 240 Criminal Procedure Code Bill which mention acquittal can not be appeal to the Supreme Court (MA).
Then in the Code of Criminal Procedure Article 250 bill essentially says Supreme Court decisions regarding sentencing should not be more severe than the high court ruling. In addition to the Code of Criminal Procedure does not accommodate the bill provided that if the offender or corruption is a corporation or company.
"In substantial, nine provisions contained in the Criminal Procedure Code Bill which could potentially undermine the KPK and corruption eradication efforts," Emerson Yuntho said.
