Menkop UKM Serahkan IUMK dan KUR pada 8 Unit Bank Sampah di Makassar
Cooperatives and SMEs Ministry Supports Achievement of the 2020 Indonesia Clean
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Makassar, Sulawesi Selatan (B2B) - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga menyerahkan izin usaha mikro kecil (IUMK) dan dana kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BRI kepada delapan unit bank sampah di Makassar, untuk menunjang pengembangan integrasi bank sampah dengan Kampung UKM Digital Lingkungan Hidup.
Penyerahan sertifikat IUMK dan dana KUR masing-masing Rp5 juta dilakukan Menteri Puspayoga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam yang disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk 'Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020', di Makassar pada Sabtu, (5/3).
Menkop Puspayoga mengatakan, kerja sama dengan Kementerian LHK sangat strategis agar pengembangan bank sampah berjalan lebih optimal dan memiliki nilai keekonomian bagi masyarakat.
"Dengan kerja sama ini, bank sampah kita angkat jadi UKM sehingga bisa terus berkembang. Ini bentuk sinergi kita dengan kementerian lainnya sehingga semua program bisa berjalan," kata Puspayoga didampingi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha di Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati Barnas kepada pers usai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.
Manfaat Fasilitas IUMK
Yuana Sutyowati Barnas mengatakan IUMK berawal dari keprihatinan terhadap sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil yang sulit memperoleh legalitas izin usahanya sehingga kementerian mengusung IUMK.
"IUMK merupakan izin usaha mikro kecil yang diberikan oleh lurah atau camat secara gratis serta dapat ditukarkan ke perbankan (BRI) dengan sebuah kartu yang dapat digunakan sebagai alat dan persyaratan untuk mengakses modal," kata Yuana di Makassar.
Menurutnya, pemegang kartu IUMK diprioritaskan mendapat akses dana dari kredit usaha rakyat (KUR), dan saat ini 134.329 UMK mendapat legalitas dari camat sementara 2.716 UMK mendapat IUMK dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
"Kami ingin perbankan yang menyalurkan dana KUR lebih sadar bahwa kartu IUMK memiliki nilai lebih, khususnya diprioritaskan mendapat dana KUR," katanya lagi.
Kendati begitu, dia menyadari bahwa prosedur perbankan tidak dapat diintervensi namun diharapkan pihak perbankan mengetahui bahwa pemegang IUMK memiliki nilai lebih ketimbang UMK yang belum mendapat legalitas dari pemerintah daerah.
"Syarat utamanya, mereka harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama waktu yang sudah ditentukan, lalu membuat proposal, dan bersedia untuk ditinjau oleh bank," kata Yuana.
Makassar, Indonesia (B2B) - Indonesian Cooperatives and SMEs Minister, AAGN Puspayoga handed over license for micro and small businesses (IUMK), and People's Business Credit (KUR) from BRI Bank to eight units of the waste bank in Makassar, capital of South Sulawesi province to support the development of integrated the waste bank with SMEs Village of digital environment.
The IUMK license and KUR funds handed over by Minister Puspayoga was accompanied by Environment and Forestry Minister, Siti Nurbaya and President Director of BRI Bank Asmawi Syam which was witnessed by Vice President Jusuf Kalla on launching of 'the Garbage Cleaning Day Ahead the 2020 Indonesia Clean here on Wednesday.
Minister Puspayoga said said the strategic cooperation so that development of optimal the waste bank, and has economic value for society.
"With this partnership, the waste bank's push into the SME to develop forward. This synergy with other ministries so that all programs can be run," said Puspayoga who was accompanied by the Deputy Restructuring of Business in the ministry, Yuana Sutyowati Barnas.
The Benefit of IUMK
Mrs Barnas said the legality of of micro and small enterprises (IUMK) is the culmination of a concern for the majority of micro and small business actors are difficult to get business legality.
"IUMK a small micro business license granted by the headman or the subdistrict head free and open access to banking with a card that can be used to get capital loan business," she said.
According to her, business license holders will be given priority access to people´s business credit called the KUR, and currently 134,329 small entrepreneurs have a business license from the subdistrict head while 2,716 of them have been validated by the Bank Rakyat Indonesia as the funding channel of the KUR.
"We want banks who distribute funds of the KUR more aware that the business license holder has more value, especially prioritized to get capital support from the bank," she said.
Mrs Barnas realized banking procedures can not be interfered, but banks should know that the license holders should be given priority over small entrepreneurs that do not have business legality of local governments.
"The main requirement, their business has been operating in accordance minimum specified time, then make a proposal, and the place of business are willing to to be reviewed by the bank," she said.
