Jakarta (B2B) - Pemerintah RI melalui Deputi Bidang Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah terjadinya praktik 'money laundry' oleh koperasi, khususnya oleh koperasi simpan pinjam (KSP) mengingat peranan KSP sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat menyimpan uang bagi masyarakat.

"Hal tersebut dilaksanakan sesuai draft Peraturan Menteri Koperasi UKM tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi KSP, dan selain itu akan dijajaki kerjasama peningkatan kapasitas SDM bidang pengawasan," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring kepada pers di Jakarta pada Jumat (11/3).

Tampak hadir Sekretaris Deputi, Daniel Asnur; Asisten Deputi (Asdep) Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, Asep Kamaruddin; Asdep Kepatuhan, Mohammad Yusuf Choerullah; Asdep Pemeriksaan Kelembagaan, Suparyono; Asdep Penerapan Sanksi, Budi Suharto; dan Kepala Bagian Umum, Rudy Witjaksono.

Meliadi menambahkan, pencegahan 'money laundry' terkait dengan sumber dana KSP diperoleh dari lembaga swasta, simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintah, yang mengalami kelebihan dana. Sementara sumber dana dari anggota sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela tergolong rentan terhadap praktik money laundry.

"KSP merupakan salah satu bentuk usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, dan banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, namun di sisi lain koperasi juga kerap menciptakan dampak negatif meskipun harus disadari bahwa koperasi tidak dapat berjalan tanpa adanya modal yang menjadi dasar bagi koperasi untuk menjalankan usahanya," kata Meliadi.

Menurutnya, KSP sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank juga menjadi salah satu target para pelaku kejahatan pencucian uang, sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku pencucian uang untuk menempatkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam koperasi.

"Hal ini rentan terjadi money laundry lantaran tidak adanya kewajiban bagi koperasi sebagai usaha masyarakat menengah ke bawah untuk melaporkan transaksi keuangannya," kata Meliadi yang juga mantan Deputi Bidang Pengkajian Kemenkop UKM.

Dia menambahkan, secara umum tujuan dari pemberantasan money laundry karena tindak pidana ini dapat merusak stabilitas perekonomian negara dan agar pelakunya tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.