Deputi Produksi Kemenkop UKM Dukung Koperasi Bangun Listrik Mandiri PLTMH

Indonesian Govt Supports the Cooperative Developing a Micro Hydro Power Plant

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Deputi Produksi Kemenkop UKM Dukung Koperasi Bangun Listrik Mandiri PLTMH
Eko Adi Priyono, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi di Deputi Menteri Bidang Produksi dan data koperasi (Foto: B2B/Mya & Data: Kemenkop UKM)

Jakarta (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 42 koperasi pada 36 kabupaten di 18 provinsi, dengan total kapasitas terpasang mencapai 1.900 kilowatt dan mampu mengaliri listrik 7.084 rumah tangga. Tujuannya, mendorong tumbuhnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan setempat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat melalui wadah koperasi.

"Tujuan lain memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk menghasilkan energi terbarukan dalam untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat pada daerah remote area atau pro poor, yang belum terlayani kebutuhan listriknya sehingga mampu menumbuhkan usaha produktif baru sebagai upaya pro growth dan pro job," kata Eko Adi Priyono, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Konstruksi di Deputi Menteri Bidang Produksi kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Eko Adi Priyono hadir pada diskusi setiap Jumat di Kemenkop dan UKM mewakili Deputi Menteri Bidang Produksi, Braman Setyo yang berhalangan hadir karena mendampingi kegiatan Menkop UKM AAGN Puspayoga.

Dia menambahkan, program PLTMH juga bertujuan memperbanyak penggunaan sumber energi baru, dan terbarukan khususnya air dalam rangka memperluas penyediaan energi yang murah, ramah lingkungan atau pro environment bagi masyarakat di daerah remote area serta mendukung pembatasan subsidi BBM, dan program konversi energi.

"Tahun ini ada delapan koperasi lagi yang dibantu, dan keterbatasan dana APBN di kementerian maka pemerintah setempat diminta sharing melalui APBD mereka, dan yang siap diresmikan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami tergugah pada permintaan mereka, pak tolong merdekakan kami," kata Eko.

"Insya Allah Menkop AAGN Puspayoga hadir di sana karena Bupati Manggarai Timur telah mengirim undangan agar pak menteri bisa meresmikan PLTMH di sana. Semoga saja wartawan bisa hadir pada peresmian nanti setelah koordinasi dengan Humas," katanya lagi.

Jakarta (B2B) - Indonesian Government through the the Cooperatives and SMEs Ministry facilitate the development of micro-hydro power plants in 42 cooperatives of 36 districts in 18 provinces the total installed capacity of 1,900 kilowatts to power in 7,084 households. Its purpose, encourage the growth of the utilization of renewable energy resources, to meet the needs of electrical energy through the cooperatives.

"Another objective utilizing the potential of water resources to generate renewable energy for communities in remote areas or pro-poor, unserved electricity needs in order to grow a productive business as pro-growth and pro-jobs," said Eko Adi Priyono, Head of Electricity and Construction of the Deputy Minister for Production here recently.

Mr Priyono present at the discussion every Friday at the ministry, representing the Deputy Minister for Production, Braman Setyo who was unable to attend due accompany the Minister AAGN Puspayoga activities.

He added that the program also aims to expand the use of new and renewable energy resources, especially water in order to expand the supply of cheap energy, pro-environment for people in remote areas, and to support restrictions on fuel subsidies, and energy conversion program.

"This year we support another eight cooperatives, and the limitations of state funds at the ministry, local governments are required sharing through the local budget, and are ready to inaugurated in East Manggarai district of East Nusa Tenggara province. We touched at their request, sir please help us," he said.

"God willing, the minister will inaugurate, East Manggarai Regent has sent invitations. We wish the reporters could be present at the inauguration later after coordination with the PR," Mr Priyono said.