Jero Wacik jadi Tersangka? Sprindik-nya dari KPK Beredar di Wartawan
Jero Wacik Became a Suspect? Warrant Investigation of KPK Circulating in the Journalists
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Bambang Widjojanto, nama dan tanda tangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sprindik tersebut menyatakan KPK akan memeriksa petinggi Partai Demokrat sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan PT Kernel Oil Indonesia dan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Hingga saat ini belum diketahui keaslian sprindik tersebut. Namun, Sprindik tersebut telah beredar luas di kalangan wartawan.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada Kamis pekan lalu (29/8) menyatakan bahwa KPK akan memeriksa Jero Wacik untuk mengusut kasus suap di SKK Migas. KPK akan memanggil Jero Wacik setelah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno.
"Pada saat diperlukan, KPK akan memeriksa Jero Wacik, supaya tahu jeroannya," kata Busyro.
Namun KPK belum memeriksa mantan Menteri Pariwisata dan Seni Budaya, Kamis (5/9/2013), telah beredar Sprindik yang menyebutkan KPK akan memeriksa Jero Wacik sebagai tersangka kasus suap di SKK Migas.
Sprindik yang ditanda tangani oleh Bambang Widjojanto menyatakan: "KPK akan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek PT Kernel Oil Pte.Ltd atau proyek-proyek lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi."
Dalam sprindik tersebut, juga terdapat catatan tulisan tangan yang berisi, "Tunggu persetujuan Presiden (RI1).
Keterlibatan Jero sebelumnya sempat dibantah oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, yang meyakini uang US$200 ribu yang disita KPK dari kantor Sekjen ESDM Waryono Karno tidak terkait dengan Jero Wacik selaku Menteri ESDM. "Enggak ada."
Jakarta (B2B) - Bambang Widjojanto, name and signatures of the Vice Chief the Corruption Eradication Commission (the KPK) is listed in the Warrant Investigation (WI) to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Jero Wacik. WI stated KPK would examine Democratic Party officials as a suspect in a bribery case involving PT Kernel Oil Indonesia and Head of Oil and Gas SKK, Rudi Rubiandini a predetermined the KPK as a suspect.
Until currently unknown authenticity of the WI. However, WI has been widely circulated among journalists.
Previously reported, KPK Vice Chairman Busyro Muqoddas on Thursday last week (29/8) states that the KPK would examining Jero Wacik to investigate cases of bribery in the oil and gas SKK. the KPK would summon Jero Wacik after examining the Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Waryono Karno.
"When necessary, KPK would examining Jero Wacik, in order to know more," Busyro said.
However, KPK has not examining the former Minister of Tourism and Cultural Arts, Thursday (05/09/2013), has been circulated WI, who said KPK would examining Jero Wacik as a suspect in the bribery case of SKK Migas.
WI signed by Bambang Widjojanto states: "The Commission will investigate corruption related to the acceptance of gifts or promises to state employees or state officials at PT Kernel Oil Pte project, or other projects conducted by the suspect allegedly Jero Wacik as the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia as referred to in article 12, subparagraph a or b or article 11 of the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption, as amended by the Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2001 on amendments to the Law No. 31 year 1999 on the eradication of corruption."
In the WI, there is also a handwritten note that said, "Wait approval of the President (RI1).
Involvement Jero Wacik previously been denied by the Deputy Minister Susilo Siswoutomo, who believes the U.S. $ 200 thousand were seized from the office of Secretary of Energy Waryono Karno unrelated to Jero Wacik, Minister of Energy and Mineral Resources. "Not true."
