Jakarta [B2B] - Sektor usaha mikro kecil dan menengah [UMKM] kontribusinya luar biasa membuka peluang kerja dan jumlah tenaga kerja dalam sistem perekonomian nasional, namun sangat minim dalam hal penguasaan aset, ketimbang korporasi yang jumlahnya hanya 6.000 pelaku. Demikian pula halnya dengan kredit perbankan, UMKM hanya mendapat 20% dari total kredit perbankan.

Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan bahwa UMKM di Indonesia ibaratnya 'raksasa yang tengah tertidur' padahal potensinya luar biasa. Pelakunya mencapai 63 juta orang, kontribusi 97% tenaga kerja, 99% lapangan kerja, kontribusi 60,34% pada pendapatan domestik bruto [PDB] dan 14,3% dari total ekspor.

"Seharusnya UMKM bisa berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun harus diakui banyak hal yang membuat itu tidak atau belum terjadi," kata Prof Rully Indrawan pada focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Lakpesdam NU bertajuk 'Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital' di Jakarta, Rabu [9/10].

Ketimpangan sistem ekonomi dan distribusi aset ini yang sedikit banyak membuat Indonesia terjebak dalam 5% growth trap atau jebakan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% saja. Rully sepakat bahwa kontribusi UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian nasional, maka perlu ada keberpihakan, perlindungan dan pemberian kesempatan lebih besar pada UMKM.

"Era digitalisasi saat ini dapat menjadi salah satu jalan untuk membesarkan UMKM melalaui berbagai regulasi maupun peningkatan kapasitas pelaku UMKM," katanya.

Menurut Rully, target pertumbuhan ekonomi pada  2020- 2024  di kisaran 5,4%- 6,0%, UMKM diharapkan dapat menjadi rohnya pembangunan ekonomi nasional.

Sebelumnya  Wakil Ketua Umum PBNU Mohammad Maksum Machfoed mengatakan Indonesia telah mengalami  beberapa krisis ekonomi, dengan sistem ekonomi sekarang dimana banyak tergantung impor dan penguasaan aset oleh segelintir pengusaha.

PBNU menilai, katanya, UMKM adalah pelaku ekonomi yang cocok dalam menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu dengan jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai daerah, UMKM juga solusi desentralisasi pertumbuhan perekonomian secara merata di berbagai wilayah tanah air.

"Lha ini mumpung ekonomi digital mulai tumbuh pesat, pemerintah harus lebih tanggap memasarkan UMKM melalui berbagai regulasi, jangan sampai lagi lagi era 4.0 ini dikuasai oleh segelintir pengusaha saja,"  katanya.

FGD ini selain diikuti regulator dari Kementrian terkait juga diikuti  perusahaan besar dan  lembaga kajian ekonomi.