Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menyediakan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30 triliun, dengan menurunkan tingkat bunga KUR secara signifikan dari 22% efektif per tahun menjadi 12% per tahun, untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi untuk mengakses sumber pembiayaan dari perbankan.

Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bramantyo mengatakan pemerintah akan merevisi dan merampungkannya hingga akhir Juni 2015 sehingga pada awal Juli dapat diterapkan beberapa kebijakan meliputi kebijakan operasional KUR Mikro dengan plafon maksimal Rp25 juta mendapat subsidi bunga 7%.

"KUR dengan plafon Rp25 juta hingga Rp500 juta maka subsidinya tiga persen. Kebijakan untuk KUR TKI dengan suku bunga 12 persen, subsidi bunga 12 persen termasuk collection fee lima persen, sementara kebijakan subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan tiga persen bagi KUR mikro dan ritel," kata Bramantyo pada diskusi Jumatan di kantor kementerian di Jakarta pada Jumat (26/6).

Menurutnya, apabila dibandingkan dengan suku bunga flat maka suku bunga efektif 12% per tahun dapat disetarakan dengan suku bunga flat per tahun sekitar 6.5% atau 0,55% per bulan, dengan perkiraan plafon kredit Rp25 juta angsuran 12 kali selama setahun.

Bramantyo menambahkan, KUR mikro maksimal Rp25 juta akan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena tanpa agunan, sedangkan KUR ritel antara Rp25 juta sampai Rp500 juta selain oleh BRI juga dilakukan Bank Mandiri dan Bank BNI. Sementara alokasi dana KUR ritel sebesar Rp10 triliun dari tiga bank.

"Harapan pemerintah tentunya non performing loan atau NPL untuk KUR ritel harus dijaga atau dikontrol ketat agar tidak terlalu tinggi kredit macetnya nanti," kata Bramantyo.