Jakarta (B2B) - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan pilihan terakhir bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang, dan keputusan tersebut tergantung pada Presiden RI Joko Widodo sebagai penentu keputusan pembangunan PLTN dengan empat lokasi potensial seperti Bangka, Sumatera, Kalimantan Barat, Batam, dan Jepara.

"Keputusan ada pada Presiden Joko Widodo, harus ada kata go dulu dari Presiden, baru kita lakukan proses selanjutnya seperti melakukan lelang," kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto kepada pers di Jakarta pada Selasa (16/6).

Menurutnya, saat ini ada beberapa investor dari mancanegara yang tertarik membangun PLTN di Indonesia antara lain Rusia, China, dan Prancis yang memperhitungkan potensi PLTN di Indonesia. Namun dari negara yang berkomitmen membantu Indonesia, maka Rusia yang menyatakan paling berminat.

"Rusia sangat ingin masuk ke Indonesia. Kita sudah MoU (nota kesepahaman) dengan Rusia. Tidak mengikat tapi jaminan kerjasama untuk penelitian dan pengembangan dan SDM," kata Djarot.

Dia menambahkan, Indonesia berniat memiliki PLTN berdaya 5 ribu megawatt pada 2025, yang akan dibagi menjadi empat PLTN di daerah yang berpotensi untuk mengembangkan energi nuklir, dan hal itu sesuai Buku Putih yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, belum lama ini.

Djarot menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No 79/2014 bahwa Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen sampai tahun 2025.