Mataram, NTB (B2B) - Pemerintah RI mengembangkan model kerjasama antara pemerintah dan gerakan koperasi dalam penerapan kepatuhan koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 17/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga perlu dilakukan pengawasan, khususnya pada aspek penerapan kepatuhan legal, kepatuhan usaha dan keuangan, dan kepatuhan transaksi.

Asisten Deputi Kepatuhan di Kementerian Koperasi dan UKM, Mochammad Yusuf Choerullah mengatakan kementerian melakukan sosialisasi peningkatan kepatuhan terhadap legalitas, usaha, keuangan dan transaksi ke seluruh Indonesia untuk memperoleh masukan atas konsep advokasi dalam penerapan kepatuhan dan model kerjasama yang efektif dalam penerapan kepatuhan sebagai acuan bagi pelaksanaan pengawasan koperasi.

"Dari strategi kepatuhan legal, acuannya adalah taat peraturan perundangan secara kritis oportunitas, penguatan budaya bisnis, dan penguatan regulasi program koperasi. Sementara dari strategi kepatuhan usaha keuangan mengacu pada pembenahan manajerial, penguatan etika bisnis, dan transparansi laporan keuangan," kata Yusuf Choerullah kepada B2B setelah mewakili Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring untuk membuka workshop bertajuk 'Sosialisasi Peraturan Deputi tentang Pengawasan Koperasi' di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (19/5).

Dia menambahkan dari strategi kepatuhan transaksi maka acuannya adalah efisiensi pengelolaan usaha, pencegahan transaksi mencurigakan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pelaporan.

Data Kemenkop dan UKM per Desember 2015 tercatat 209.488 unit koperasi di seluruh Indonesia, tercatat tidak aktif 62.239 unit (29,72%) dan 147.249 unit (70,30%) dinyatakan aktif, namun hanya 80.008 unit (38,20%) yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 67.241 unit (32,10%) mengabaikan perintah UU Koperasi No 17/2012 untuk melaksanakan RAT.

"Masih banyaknya koperasi yang mengabaikan kewajiban melaksanakan RAT lantaran masih lemahnya kepatuhan koperasi terhadap undang-undang, dan fungsi pengawasan belum dilakukan secara optimal melalui langkah pembinaan, kepatuhan pada undang-undang, pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi, pencegahan, dan penerapan sanksi tindakan," kata Meliadi Sembiring saat memberi pengarahan pada workshop 'Penerapan Kepatuhan Koperasi' di Makassar belum lama ini.

Menurutnya, Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia, melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan menunjuk Deputi Bidang Pengawasan yang didukung oleh lima asisten deputi: kepatuhan, kelembagaan, pemeriksaan kelembagaan, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penetapan sanksi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 62/2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM.