Golkar Yakin Kasus Ratu Atut tidak Berpengaruh Signifikan
Golkar Sure Ratu Atut Cases No Significant Effect
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak signifikan mempengaruhi citra partai berlambang beringin tersebut.
"Mungkin ada pengaruhnya, tapi itu pada tingkat lokal di Banten," kata Agung yang ditemui usai meresmikan puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2013 di Makassar, Sulsel, Sabtu.
Agung yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan kasus yang menjerat Atut adalah masalah pribadi bukan partai.
Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Atut ditetapkan sebagai tersangka dua kasus dugaan korupsi yaitu sengketa Pilkada Kabupaten Lebak serta kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
Jakarta (B2B) - Golkar Party Deputy Chairman Agung Laksono said the corruption case which involved Banten Governor Ratu Atut Chosiyah would not significantly affect Golkar.
"It may have effect, but it will only take place on the regional level in Banten," Agung said, on the sidelines of the commemoration of National Social Solidarity Day here on Saturday.
Agung, who is also a chief minister for peoples welfare, noted that the case that befell Atut, a Golkar cadre, was a personal case, not a case involving the Golkar party.
The Corruption Eradication Commission (KPK) has named Atut as a suspect in a corruption case, and has detained her. Governor of Banten province Ratu Atut Chosiyah was detained on Friday, after being questioned as suspect by the Corruption Eradication Commission.
KPK has named Ratu Atut as suspect, based on an order from the investigators, for allegedly violating Law Number 31 of 1999 which was later changed to Law Number 20 of 2001, according to which any person who gives or promises to give a judge something to influence his or her ruling over a case can be sentenced to between three and 15 years of imprisonment and fined Rp150 to Rp750 million.
