Menlu Retno Tegaskan Indonesia Siapkan Berbagai Opsi Bebaskan Sandera
Indonesian Govt Prepared Several Options to Free the Hostages in Philippines
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
.jpg)
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menyatakan telah mendapat sejumlah opsi untuk membebaskan 10 pelaut Indonesia yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina seperti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Opsi tersebut diperoleh setelah berlangsungnya rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta pada Senin sore, Menlu Retno dan Menhan Ryamizard menyampaikan bahwa diperoleh sejumlah opsi untuk membebaskan ke-10 WNI tersebut.
"Saya diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dan sebagainya, komitmen Pemerintah Filipina sangat jelas yang bertujuan membantu pembebasan 10 pelaut Indonesia yang disandera, kita lakukan langkah koordinasi," kata Retno kepada pers di Jakarta pada Senin.
Dia menegaskan hingga saat ini pasukan TNI belum memasuki wilayah Filipina akibat terbentur dengan konstitusi negara tersebut yang mengatur kerja sama pertahanan.
"Mereka punya konstitusi yang istilahnya begini, saya coba ingat bahasa inggrisnya, pelibatan angkatan bersenjata asing di dalam wilayah Filipina diatur oleh sebuah perjanjian. Itu adalah mandat konstitusi mereka yang tak mungkin mereka langgar," katanya lagi.
Namun dia menolak untuk menguraikan langkah-langkah pembebasan sandera tersebut seperti dibahas dalam rapat koordinasi, karena alasan menjaga keamanan dan keselamatan para sandera.
"Berbagai opsi kita kaji terus, rapat koordinasi diadakan untuk memilih dan mengelola opsi yang ada," kata Menlu Retno.
Jakarta (B2B) - The Indonesian government through the Foreign Affairs Minister, Retno Marsudi declared that Indonesia has coordinated with the Philippines government to free hostages who was captured by Abu Sayyaf group, according to the ministers
Mrs Marsudi has been considering several options to free the hostages.
"I was assigned by President Joko Widodo to communicate and coordinate to resolve the problem. The commitment of the Philippines government is very clear as it wants to assist in freeing the ten hostages," Mrs Marsudi said here on Monday (4/4).
She said the Indonesian military has not entered the Philippines territory as it is hampered by the countrys constitution under which a defense agreement is required for such a move.
Mrs Marsudi said the deployment of foreign military personnel in Philippines must be regulated through an agreement. The regulation was set out in the constitutional mandate of Philippines and Indonesia should respect that.
She said another option is also being considered to free the hostages but she cannot mention that as of now.
"We have been reviewing all options. The meeting was held to zero in on the most feasible option to free the hostages," Mrs. Marsudi said.
Previously, President Widodo had said the government was according priority to resolving the issue through dialogue with the Abu Sayyaf militants in the Philippines waters.
"Once again for the last time, priority is being accorded to the option of dialogue to save the hostages," Widodo said here recently.
He added that the government was also readying a swift action force in Tarakan, East Kalimantan, to conduct an operation whenever the need arises.
The Indonesian military cannot take any action in another countrys waters without its prior permission, the president affirmed.
