SEJAK menjadi gubernur Jakarta pada 2014, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak segan memperlihatkan kekesalannya pada birokrat alias PNS yang tidak berkompeten atau diduga melakukan "penyimpangan anggaran".

Target barunya adalah sistem politik yang dijalankan oleh oligarki terpisah dari dominasi elit politik.

Ahok, 49, berjanji untuk kembali mengikuti Pilkada DKI pada Februari mendatang melalui jalur independen. Tujuannya adalah untuk memisahkan diri dari dominasi partai politik yang muncul selama masa transisi Indonesia menuju demokrasi, yang dimulai dengan runtuhnya kediktatoran militer yang didukung Presiden Soeharto pada tahun 1998, seperti dilansir New York Times.

Ahok telah lama dianggap bukan bagian dari elit politik, antara lain karena ia pemeluk Kristen dan berasal dari etnis China di Jakarta yang merupakan kota dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dan keputusannya untuk mengikuti Pilkada tanpa dukungan parpol mengguncang dominasi parpol.

Sejak Indonesia mengadakan pemilihan umum yang bebas pada akhir dekade 1990-an, tidak banyak calon independen yang menang dalam Pilkada dan duduk di parlemen sebagai anggota DPR, tetapi keputusan Ahok memisahkan diri adalah yang paling signifikan. Jakarta adalah pusat pemerintahan, sosial dan ekonomi, dan 16% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2015, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian besar dari 10 partai yang meraih kursi di Parlemen dan kabinet dijalankan oleh dinasti politik, mantan jenderal Angkatan Darat atau taipan bisnis yang membiayai mereka. Sisanya adalah kelompok berbasis Islam-yang ideologi politiknya tergantung bandul kepentingan untuk bergabung sebagai koalisi partai.

Politisi di tingkat regional sebagian besar terikat pada perintah pimpinan parpol yang bermarkas di kantor pimpinan partai di Jakarta, yang dapat menerima atau menolak kandidat meskipun diterima publik yang terpantau dari hasil jajak pendapat. Dan elit partai biasanya menuntut bahwa kandidat yang didukung harus membayar ´mahar´ kepada parpol pendukung dan kandidat harus membiayai sendiri biaya kampanye Pilkada, seperti dikutip New YorkTimes dari pengamat politik.

Ahok, pada dasarnya, memposisikan dirinya sebagai kandidat alternatif sistem politik nasional "karena warga muak dengan elit politik," kata Charlotte Setijadi, mahasiswa pasca sarjana program studi Indonesia di Institut Studi Asia Tenggara Yusof Ishak Institute di Singapura.

"Saya berpikir bahwa ini adalah gambaran tentang Ahok yang maju sebagai calon independen dalam Pilkada," katanya.

Sang gubernur, yang merupakan cucu dari seorang penambang timah dari Guangzhou, Cina, memiliki reputasi sebagai sosok yang bicara blak-blakan. Dia kerap menjadi sasaran kritik, termasuk dari penghuni bangunan liar di lingkungan kumuh yang digusur karena lahannya akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan proyek komersial, dan lawan politiknya terus mempertanyakan proyek  reklamasi di Jakarta Utara yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun gayanya memimpin ternyata menarik perhatian sebagian warga Jakarta, khususnya para pemilih muda dan keluarga kelas menengah bawah.

Mereka juga telah terpengaruh oleh kebijakan sebagai gubernur, termasuk gerak cepat membangun proyek-proyek infrastruktur, di antaranya tranportasi massal melalui mass rapid transit (MRT), membangun kota berpenduduk lebih dari 10 juta orang dengan mengerahkan petugas kebersihan dan menerapkan ´kartu pintar´ sebagai program untuk mensubsidi biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin.

Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa Ahok, meraih dua digit mengungguli beberapa kandidat lain yang bakal menjadi pesaingnya pada Pilkada 17 Februari dan bahwa lebih dari 80 persen pemilih menginginkannya maju sebagai kandidat independen.

"Saya tidak ingin mengecewakan orang-orang muda," katanya kepada wartawan baru-baru ini setelah mengumumkan keputusannya. "Saya mengatakan kepada mereka untuk menjadi calon independen, tetapi mereka harus memahami bahwa ini bukanlah pekerjaan mudah."

Gubernur Ahok akhirnya memilih sekelompok pemuda yang mendukungnya untuk mendobrak tradisi politik. Sebuah gerakan relawan dari warga yang memilih jalur independen mendukung rencananya untuk mengumpulkan tanda tangan dukungan dari 525.000 warga Jakarta - sekitar 7,5% dari warga yang berhak memilih - yang menjadi syarat untuk maju sebagai calon independen.

Kelompok yang dinamai Teman Ahok mengatakan tidak akan berhenti sampai mendapat satu juta tanda tangan, yang harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Teman Ahok bermarkas di sebuah rumah di Jakarta Selatan, yang kegiatan operasionalnya dibiayai secara mandiri. Mereka telah menciptakan sebuah aplikasi, misalnya, dengan mengerahkan armada sepeda motor untuk mengumpulkan tanda tangan dukungan dan diantar tanpa dipungut biaya.

Untuk membiayai kegiatan operasional, Teman Ahok juga menjual merchandise, termasuk T-shirt, stiker dan gelang, meskipun telah menerima sumbangan awal 500 juta rupiah, atau sekitar $37.000, dari sebuah konsultan politik di Jakarta untuk membantu mereka.

Ahok dan pimpinan Teman Ahok secara terpisah mengatakan bahwa mereka tidak bekerja sama dan bahwa mereka bertemu secara pribadi hanya tiga kali.

Ahok, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI pada November 2014 setelah bos dan pendahulunya, Joko Widodo, dilantik sebagai presiden ketujuh Indonesia.

Saat menanti dilantik sebagai gubernur, ia memilih mengundurkan diri dari partai politik yang mengusungnya, Partai Gerakan Indonesia Raya, yang dikenal sebagai Gerindra, setelah didorong melalui undang-undang di parlemen yang berupaya memperkecil peluang calon independen untuk maju menjadi kandidat gubernur provinsi, walikota dan bupati.

Para lawan politiknya melawan dengan undang-undang yang kemudian direvisi, sebagai upaya untuk tetap menjaga peluang kandidat gubernur dari calon independen seperti dilakukan oleh anggota DPRD DKI yang didominasi oleh parpol besar.

Joko Widodo, meskipun presiden, di mata parpol pengusungnya disebu sebagai ´pekerja partai´ dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau PDIP.

Para pengamat mengatakan Ahok rupanya tidak ingin mengalami nasib yang sama. Dia menolak tawaran untuk maju sebagai kandidat gubernur di bawah payung PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, mantan presiden, putri pendiri Indonesia, Soekarno,

Kini parpol tampak berupaya keras mencoba menghentikan langkahnya sebagai calon independen dan berbalik menuding langkah Ahok sebagai upaya ´deparpolisasi´ untuk mematahkan dominasi parpol besar, seperti dilansir nytimes.com.