Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan ada beberapa opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk memperkuat regulasi untuk penanggulangan terorisme di Indonesia, saat ini pemerintah memiliki tiga opsi yang masih didiskusikan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara.

"Ada beberapa alternatif, yang ini belum diputuskan, masih dalam proses semuanya. Bisa nanti revisi UU, bisa nanti Perppu, bisa nanti membuat UU baru mengenai pencegahan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (20/1).

Presiden menambahkan, pemerintah dan lembaga tinggi negara termasuk DPR setuju untuk memperkuat regulasi penanggulangan terorisme. "Intinya, mereka semua memiliki pandangan yang sama, dan pemerintah masih mengkaji opsi terbaik dari ketiga opsi tersebut."

Jokowi menyadari bahwa terorisme di Indonesia sudah dalam kondisi mendesak, keperluan yang sangat mendesak untuk memperkuat undang-undang sehingga polisi dapat bertindak legal dan fleksibel untuk menanggulangi terorisme di lapangan.

“Polisi bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang diberikan payung hukum yang jelas, sehingga ada keberanian bertindak di lapangan,” kata Presiden.

Presiden mengakui jika dalam pembahasan mengenai revisi UU Terorisme itu juga dibicarakan peluang mengenai kemungkinan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang ikut aktif kegiatan terorisme di luar negeri.