Ahok Ditetapkan Tersangka Penistaan Agama Disorot Dunia

Jakarta Governor Named Suspect in Blasphemy Case

Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi


Ahok Ditetapkan Tersangka Penistaan Agama Disorot Dunia
Kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama para pendukungnya di Rumah Lembang, Jakarta Pusat setelah ditetapkan sebagai tersangka (Foto: MailOnline)

GUBERNUR Jakarta secara resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama pada Rabu, setelah dia dituduh menghina Islam sehingga memicu unjuk rasa oleh kelompok-kelompok muslim dari seluruh Indonesia.

Polisi mengatakan tuduhan terhadap Basuki Tjahaja Purnama, yang juga sosok pertama dari minoritas etnis Tionghoa Indonesia untuk memimpin Jakarta, harus menghadapi meja hijau dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan Indonesia.

Kasus ini merupakan ujian bagi toleransi beragama di negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, setelah serangan terhadap minoritas telah mengancam pluralisme, dan para pengamat mengatakan bahwa hal itu sebagai 'kemunduran.'

Kelompok-kelompok Islam menuntut Purnama, yang akrab disapa Ahok dan menjadi pemimpin non-Muslim pertama di Jakarta dalam setengah abad, dituntut karena diduga menghina Al-Quran saat berkampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Gubernur petahana Ahok - menjadi sosok favorit untuk memenangkan Pilkada DKI - kemudian menuding lawan-lawan politiknya menggunakan ayat Al-Quran, yang meminta kepada umat Islam jangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin, untuk mengelabui pemilih saat bergegas menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Dugaan penistaan agama memicu kemarahan di kalangan umat Islam - baik moderat dan garis keras - dan lebih dari 100.000 demonstran turun ke jalan di Jakarta pada 4 November menuntut Ahok dituntut, dan demonstrasi kemudian berubah menjadi kekerasan.

Setelah penyelidikan panjang yang mempertanyakan sejumlah saksi, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Ari Dono mengatakan kepada wartawan: "Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka."

Kapolri Tito Karnavian mengakui ada 'perbedaan opini tajam ' sehingga keputusan tersebut tidak bulat, tetapi menambahkan penyidik akhirnya menyimpulkan kasus ini harus berlanjut ke pengadilan.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan langkah formal dalam sistem hukum Indonesia yang berarti pemerintah percaya bahwa mereka memiliki cukup bukti awal untuk mempertimbangkan penyidikan lebih lanjut seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.

'Bukan Akhir'
Ahok, yang bisa dipenjara hingga lima tahun jika terbukti bersalah karena melakukan penistaan agama di Indonesia, berjanji untuk tidak mundur dari Pilkada Jakarta pada Februari setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini bukan akhir, akan ada proses pengadilan yang kami harap akan terbuka," katanya, mendesak pendukungnya untuk kembali padanya dalam pemungutan suara.

Juru bicara Presiden Joko Widodo, mendesak semua yang terlibat Pilkada DKI Jakarta untuk menghormati proses hukum.

Pengamat menyatakan terkejut pada keputusan - Polisi diharapkan untuk tidak mengejar kasus ini setelah merujuk pada bukti yang dinilai lemah - dan mengatakan itu bisa menjadi kompromi untuk menghindari kekerasan lebih lanjut.

"Ini adalah langkah yang dihitung oleh pemerintah dan polisi," kata Tobias Basuki, pengamat politik dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Jakarta.

Namun ia menambahkan penetapan tersangka kepada Ahok menandai "kemunduran besar bagi Indonesia".

Demonstrasi awal bulan ini, yang merupakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, berlangsung damai hingga maghrib tapi setelah waktu Isya berubah menjadi anarkis, ketika pendemo membakar mobil polisi dan melemparkan batu kepada polisi.

Sejmlah petugas polisi terluka dan satu orang tewas dalam bentrokan dekat istana presiden.

Ahok telah meminta maaf atas pernyataannya yang dilakukan pada September, mengatakan ia mengkritik rival politiknya yang menggunakan ayat Alquran itu sendiri.

Namun lawan politiknya - putra mantan presiden dan mantan menteri kabinet - dari pidatonya dan telah menghadapi tuduhan mengobarkan kemarahan rakyat karena berusaha untuk menjegal langkah Ahok untuk memenangkan masa jabatan kedua sebagai gubernur DKI.

Presiden Joko Widodo, yang terpaksa membatalkan perjalanan ke Australia setelah kerusuhan, menuduh "aktor politik" ikut memprovokasi tindakan anarkis.

Ahok memenangkan popularitas besar dengan komitmen dan tekad untuk membersihkan Jakarta, yang padat, kota metropolitan berpenduduk lebih 10 juta, tapi memimpin jajak pendapat dan akhir-akhir ini hasil polling melorot beberapa poin sejak skandal dugaan penistaan agama.

Protes menentang Ahok kerap berlangsung yang disebut sebagai anti-China di negara di mana etnis minoritas kerap menghadapi diskriminasi. Pada 1998, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa tewas dalam kerusuhan yang mendahului jatuhnya diktator lama melayani Suharto.

JAKARTA`S Christian governor was formally named a suspect in a blasphemy investigation on Wednesday, after allegations that he insulted Islam sparked a violent mass protest by Muslim hardliners in the Indonesian capital.

Police said the allegations against Basuki Tjahaja Purnama, who is also the first member of Indonesia's ethnic Chinese minority to lead Jakarta, should go to trial and ordered him not to leave the country.

The case is being viewed as a test of religious tolerance in the world's most populous Muslim-majority country, where a spike in attacks on minorities has eroded a reputation for pluralism, and analysts said the decision was a "setback".

Religious groups had demanded that Purnama, known by his nickname Ahok and Jakarta's first non-Muslim leader in half a century, be prosecuted for allegedly insulting the Koran while campaigning in elections for the governorship.

The governor -- currently favourite to win the polls -- had accused his opponents of using a Koranic verse, which suggests Muslims should not choose non-Muslims as leaders, in order to trick people into voting against him.

The blasphemy allegations sparked much anger among Muslims -- both moderate and hardline -- and more than 100,000 protesters took to the streets in Jakarta on November 4 demanding that Purnama be prosecuted, with the demonstration later turning violent.

After a lengthy investigation that involved questioning scores of witnesses, national police chief detective Ari Dono told reporters: "Basuki Tjahaja Purnama has been named a suspect."

National police chief Tito Karnavian conceded there were "sharply dissenting opinions" and the decision was not unanimous, but added investigators had eventually concluded the case should go to trial.

Naming someone a suspect is a formal step in the Indonesian legal system that means authorities believe they have enough preliminary evidence to consider filing charges.

'Not the End'
Purnama, who could be jailed for up to five years if found guilty under Indonesia's tough blasphemy laws, pledged not to pull out of the Jakarta election in February following the announcement.

"This is not the end, there will be a court process which we hope will be open," he said, urging his supporters to back him in the vote.

A spokesman for President Joko Widodo, an ally of Purnama, urged all involved to respect the legal process.

Observers expressed surprise at the decision -- police had been expected not to pursue the case as the evidence was viewed as weak -- and said it could be a compromise to avoid further violence.

"This is a calculated move by the government and police," Tobias Basuki, a political analyst from Jakarta-based think tank the Centre for Strategic and International Studies.

However he added the decision marked a "huge setback for Indonesia".

The demonstration earlier this month, which was the biggest in recent years in Indonesia, was peaceful during the day but as night fell descended into chaos, with hardliners torching police cars and hurling rocks in the heart of Jakarta.

Scores of police officers were injured and one man died in the clashes close to the presidential palace.

Purnama has apologised for his remarks made in September, saying he was criticising his political rivals who were using the verse rather than the Koran itself.

However his election opponents -- the son of an ex-president and a former cabinet minister -- seized on the remarks and have faced accusations of whipping up popular anger as they seek to stop him winning a second term.

Widodo, who was forced to cancel a trip to Australia after the unrest, has accused "political actors" of fanning the violence.

Purnama won huge popularity with his no-nonsense style and determination to clean up Jakarta, a crowded, polluted metropolis of 10 million, but his once enormous poll lead has dwindled to a few percentage points since the blasphemy scandal broke.

The protests against Purnama have often taken on anti-Chinese overtones in a country where the minority regularly faces discrimination. In 1998, many ethnic Chinese Indonesians were killed in the rioting that preceded the fall of long-serving dictator Suharto.