Jakarta (B2B) - Partai Golkar seharusnya bertindak cepat menyikapi penahanan Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK), dengan memecat Gubernur Banten tersebut dari kepengurusan Partai Golkar, seperti dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang langsung memecat dan memaksa mundur kader partai yang terlibat korupsi.

Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi School of Government, Fadjroel Rachman menilai sikap Partai Golkar yang mempertahankan posisi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah di kepengurusan partai menunjukkan tidak adanya keberpihakan partai tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Sikap Golkar yang tidak langsung memecat atau menyuruh mundur Atut tersebut menunjukkan bagaimana kualitas Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dalam penanganan pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan," kata Fadjroel di Jakarta, Jumat (20/12).

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan untuk mempertahankan Ratu Atut Chosiyah meskipun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/12).

"Golkar tetap menghargai asas praduga tidak bersalah, dan juga yang paling saya tidak inginkan adalah trial by the press," kata Aburizal Bakrie di Jakarta, Jumat (20/12).

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan Ratu Atut Chosiyah dinon-aktifkan dari kepengurusan partai itu agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan hukumnya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya sudah memberi saran kepada DPP Partai Golkar agar Atut dinon-aktifkan saja agar fokus ke proses hukum," kata Akbar di sela-sela acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Jakarta, Jumat (20/12).

Fadjroel mengatakan Golkar seharusnya mengambil langkah cepat menyikapi penahanan Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan PKS yang langsung memecat dan menyuruh mundur kader yang terlibat korupsi dari jabatan yang disandangnya.

"Langkah yang diambil oleh PKS dan Demokrat lebih elegan dalam menghadapi kadernya yang tersandung kasus korupsi. Mereka langsung memberhentikannya, tidak peduli seberapa penting kader tersebut dalam posisi partai," kata Fadjroel.

Menurut dia, sikap defensif yang ditunjukkan Golkar jelas akan berdampak kepada partai itu di masa akan datang di mata para pemilih dalam Pemilu 2014.