Bupati/Walikota Dipilih DPRD akan Diusulkan Mendagri ke DPR
Regent/Mayor Elected by the Local Parliament, Interior Minister will Propose to Parliament
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) -Pemerintah mengusulkan agar bupati dan walikota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tapi dipilih oleh DPRD. Pemerintah akan menyampaikan usulan tersebut kepada DPR, untuk mengubah isi RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang bertujuan mempermudah pengawasan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, setelah bupati/walikota dipilih Gubernur maka di masa mendatang akan diikuti pergeseran perizinan dari bupati/walikota kepada gubernur.
"Keputusan tersebut sebagai pengawasan karena terjadi banyak pelanggaran, akibat kebijakan bupati/walikota yang mengobral izin demi mengejar pemasukan daerah. Kalau seluruh perizinan di bawah gubernur maka proses pengawasan oleh pemerintah pusat lebih efektif," kata Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (22/3).
Mendagri menambahkan, usulan itu diajukan sebagai opsi kalau usulan pemilihan gubernur melalui DPRD provinsi tidak disetujui DPR. Pemerintah, sambungnya, hanya ingin agar pelaksanaan Pemilukada tidak menelan biaya besar dan tetap memenuhi asas demokrasi.
Dia menambahkan, pemerintah tetap memegang prinsip desentralisasi, hanya saja digeser ke tingkat provinsi. Pertimbangan lainnya, karena gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga mudah dikendalikan.
"Tentu tidak hitam putih, dan sedang pembahasan intensif. Yang penting bersifat asimetris, provinsi atau kabupaten/kota salah satunya dipilih langsung," tambah Gamawan.
Jakarta (B2B) - The government proposed that the regents and mayors are no longer elected directly by the people through elections of regional heads but elected by the local parliament. The government will submit the proposal to the Parliament, to change the contents of the bill local elections, which aims to facilitate supervision.
Interior Minister Gamawan Fauzi said after the regents / mayors chosen Governor of the future will be followed by a shift in the licensing of regents / mayors to the governor.
"The decision was an effort to control due to the large number of violations, due to a policy regents/mayors who sell licenses for the pursuit of regional income. If all the formalities under the supervision of the governor of the central government more effective," said Gamawan Fauzi in his office, Friday (22/3).
Interior minister added that the proposal was put forward as an option if the proposed election of provincial governors was not approved by local parliament House. The government, he added, just want the implementation of the General Election is not an expensive proposition and still fulfill the principles of democracy.
He added that the government still holds the principle of decentralization, only shift to the provincial level. Another consideration, because the governor is ´representative of the´ of the central government in the region, so it is easy to control.
"Certainly not black and white, and are conducting intensive discussions. Asymmetric Importantly, provincial or district / city one elected directly," added Gamawan.
