Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai meskipun kebijakan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram merupakan domain korporat, pemerintah berkewajiban untuk meninjau secara utuh dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga yang dinilai masyarakat terlalu tinggi.

Presiden SBY meminta Pertamina untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kg dalam waktu satu hari, satu kali 24 jam.

"Proses peninjauan kembali saya harapkan tetap melalui prosedur dan mekanisme yang diatur undang-undang. Saya meminta Pertamina dan menteri terkait yang diamanahkan undang-undang untuk menyelesaikan peninjauan kembali itu dalam waktu satu hari," kata Presiden SBY kepada pers di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta pada Minggu (5/1).

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden setelah menggelar rapat kabinet terbatas selama kurang lebih dua jam di Bandara Halim Perdanakusuma. Rapat tersebut diadakan begitu Presiden Yudhoyono tiba di Halim seusai melakukan kunjungan kerja di Surabaya.

Presiden dalam kesempatan itu menegaskan, agar malam ini para pejabat terkait melakukan pembahasan peninjauan tersebut, untuk kemudian esok pagi, Senin (6/1) dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Senin siang disampaikan kepada masyarakat.

"Sebagai pemegang saham Pertamina, pemerintah mendorong Pertamina agar meninjau kembali kenaikan harga tersebut," kata SBY.