INDONESIA mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk untuk mengatur lebih jelas pelarangan ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, menyalahgunakan, menista, atau melakukan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, untuk menangkal ormas yang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan mayoritas Muslim menjalankan Islam moderat.

Perppu memberi kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang menentang Pancasila, yang mengatur kehidupan bernegara dengan toleransi di tengah keanekaragaman.

Pancasila menjadi faktor pemersatu Indonesia bagi Muslim untuk toleransi dengan penganut Kristen, Hindu dan Budha sebagai minoritas.

Menko Polhukam Wiranto, mengatakan pada Rabu, bahwa pembuatan Perppu sebagai antisipasi terhadap beberapa Ormas yang dinilai 'mengancam persatuan bangsa dan memicu konfilik di tengah masyarakat.'

Menteri keamanan Wiranto, yang mengajukan satu nama, mengatakan pada hari Rabu bahwa Perppu dibuat bukan untuk membatasi kewenangan Ormas, 'tapi justru untuk merawat persatuan dan kesatuan."

Baik Wiranto maupun Perrpu tidak menyebut nama Ormas tertentu.

Namun beberapa pihak menuding Perppu tersebut bertujuan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ormas yang merupakan bagian dari kelompok radikal Islam yang berupaya menyatukan semua Muslim menjadi sebuah khilafah.

Pemerintah mengatakan pada Mei pihaknya ingin mengambil langkah hukum untuk membubarkan kelompok tersebut.

"Keputusan ini hanyalah jalan pintas untuk membubarkan HTI karena jika mereka menggunakan UU Ormas yang lama, hal itu akan memakan waktu lama," kata pakar hukum Bivitri Susanti kepada AFP seperti dilansir MailOnline.

Organisasi massa yang menyebarkan ideologi seperti ateisme dan komunisme juga dilarang berdasarkan keputusan tersebut.

Aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat melumpuhkan berbagai institusi demokratis.

"Pelarangan setiap organisasi dengan ketat atas dasar ideologis, termasuk Pancasila, adalah tindakan yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi," kata Andreas Harsono, seorang peneliti Human Rights Watch di Jakarta kepada AFP.

Asfinawati, kepala Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) mengatakan bahwa Perppu tersebut adalah "kemunduran demokrasi Indonesia".

Wiranto membantah bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk meredam LSM.