UU Pilkada Telah Ditandangani Presiden Jokowi, kata Mensekneg
Indonesian President Has Signed Laws on Regional Head
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 3.jpg)
Jakarta (B2B) - Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemerintahan Daerah.
"Presiden telah menandatangani Undang-Undang tentang Pilkada dan pimpinan daerah, yaitu Nomor 1 dan Nomor 2," katanya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (2/2).
Pratikno tidak merinci nomor undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mengenai Pemerintahan Daerah. Namun Mensesneg menegaskan bahwa kedua peraturan itu sudah ditandatangani dan telah diberi lembaran negara serta segera diserahkan ke DPR.
"Saya cek dulu (detail nomor kedua perundangan-undangan) namun yang jelas sudah ditandatangani, diberi nomor dan sudah diberi lembaran negara," ujarnya.
Mensesneg mengatakan saat ini kedua perundangan itu sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan diharapkan Senin sore selesai. Namun menurut dia apabila prosesnya tidak selesai maka diharapkan pada Selasa (3/2) pagi.
"Pak Presiden belum memberikan tanggapan (terkait revisi UU Pilkada di DPR) karena beliau baru tanda tangan dan masih menunggu prosesnya di Kemenkumham sore ini," katanya.
Dia menjelaskan tanggapan pemerintah mengenai revisi UU Pilkada, mengikuti proses di Komisi II DPR. Setelah selesai menurut dia hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi lalu segera ditelaah lalu diterbitkan Amanat Presiden mengenai hal tersebut.
"Kami akan segera telaah dan menerbitkan Ampres ketika proses revisi UU Pilkada telah selesai," ujarnya.
Jakarta (B2B) - The Indonesian President Joko Widodo has signed the laws on the election of provincial governors, district heads and city mayors, Minister/State Secretary Pratikno said.
"The president has signed the laws on the election of regional heads and leaders, namely Law No.1 and Law No.2, respectively," Pratikno affirmed after a hearing with the parliament here on Monday.
The state secretary did not disclose details on the number of the laws on the elections of the governors, district heads, and mayors, and on the regional administration. However, he noted that the two regulations had been signed by the president, given a serial number, and included in the state gazette. They will soon be submitted to the House of Representatives (DPR).
"I will check it (the serial numbers of the laws) first. I am sure that they have been signed, given serial numbers, and included in the state gazette," Pratikno added.
The two laws have been submitted to the Ministry of Law and Human Rights. Its work is expected to be completed by Monday evening, or by Tuesday morning at the latest.
"The president has yet to respond to the revision of the Law on Regional Head Elections. He has only signed it and is still waiting for further procedures in the Ministry of Law and Human Rights to be completed," he stated.
Mr Pratikno explained that the governments response to the revision will follow the results of the processes to be covered by Commission II of the DPR.
After being processed by the commission, it will be handed over to the president to be assessed before he issues his mandate on the subject, he pointed out.
