Jilbab Dilarang Dipakai Polwan, Anas Kritik Larangan Kapolri
Prohibit Female Police Wears Hijab, Anas Criticism Rules Police Chief
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Heru S Winarno
Translator : Parulian Manalu
Jakarta (B2B) - Larangan mengenakan jilbab bagi polisi wanita (Polwan) mengusik mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk berkomentar melalui media sosial, untuk menyikapi larangan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.
Melalui akun @anasurbaningrum, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengritik peraturan Kapolri yang melarang wanita muslim melaksanakan perintah Allah SWT melalui Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW.
"Kalau ada Polwan yang mau berjilbab, mestinya tidak perlu dilarang. Kinerja yang utama," kata Anas melalui Twitter.
Komentan tersebut lantas di-retweet oleh follower Anas, @5haribisa dengan komentar. "Di Amerika n Aussie aja bisa mas."
Komentar itu dijawab pemilik akun @dickyharmanto, "seperti di Inggris kan pak...?" Komentar senada dilontarkan @alvianrayabelen yang berkomentar: "setuju pak, tapi tidak wajib."
Jakarta (B2B) - Ban on women wearing the hijab for police (policewoman) harass former Democratic Party chairman, Anas Urbaningrum to comment through social media, to address the prohibition of National Police Chief Gen. Timur Pradopo.
Through the account @anasurbaningrum, former Chairman of the Islamic Students Association (HMI) is critical of the Police regulations prohibit Muslim women carry out the commands of Allah through the Qur´an and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW.
"If there are policewomen want to wear the hijab, it should not be banned. Performance major," Anas said via Twitter.
Comments are then retweeted by followers Anas, @5haribisa with comments. "In the U.S. and Aussie can sir."
Comments that answered the account owner @dickyharmanto, "as in the UK right sir ...?" Similar comments raised @alvianrayabelen who commented: "agree sir, but not mandatory."
