Jakarta (B2B) - DPR RI berupaya mengesahkan UU yang mengubah pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) untuk gubernur dan walikota/bupati untuk dipilih oleh DPRD. Sejumlah protes dan kritik mengarah pada langkah DPR yang dinilai bertujuan melemahkan kemajuan demokrasi di Indonesia dan mendorong politik patronase.

Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini menerapkan pemilihan langsung kepala daerah sejak 2005, yang memberi peluang bagi politisi muda yang tidak terkait dengan elit politik era Orde Baru - seperti presiden terpilih Joko Widodo.

Namun pemilihan langsung juga terbukti berbiaya mahal bagi para kandidatnya, membatasi peluang bagi politisi yang tidak punya 'modal' untuk ikut Pilkada.

"Biaya tinggi kadang-kadang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil," kata Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Regional Autonomy Watch, sebuah organisasi lokal non-pemerintah.

"Namun logika demokrasi bukan tentang logika efisiensi, ini tentang hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka."

RUU, yang didukung kuat oleh sejumlah parpol dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung capres kalah Pilpres, Prabowo Subianto, akan memberi kekuatan politik pada DPRD untuk memilih gubernur dan walikota/bupati dan bukan rakyat sebagai konstituen.

"Pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efektif dan efisien daripada melalui pemilihan langsung," kata Prabowo dari Partai Gerindra melalui Twitter, Selasa.

"Mereka yang mengatakan bahwa pemilihan melalui DPRD bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi tidak benar."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri jabatannya, partai yang dipimpinnya yakni Partai Demokrat mendukung RUU tersebut. Indonesia menerapkan reformasi demokrasi sejak jatuhnya pemimpin otoriter Soeharto pada 1998.

Pemilihan presiden tahun ini, tercatat paling ketat dalam sejarah demokrasi Indonesia, berlangsung tanpa kekerasan atau intervensi militer. Hal itu berbeda dengan negara tetangganya di Asia Tenggara yakni Thailand, Malaysia, Myanmar dan Kamboja, yang demokrasinya menunjukkan kemunduran.

Penasihat Joko Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, meyakini RUU tersebut melanggar konstitusi tapi tidak akan berdampak signifikan terhadap pemerintahan Jokowi.

"Jika DPR menyetujui RUU tersebut, tidak akan berdampak luas pada pemerintahan Jokowi," kata Akbar Faisal, wakil ketua tim transisi Widodo ini.